Yth. Saudara David,

Apabila Saudara telah bekerja dan membayar pajak sejak tahun 2000 di Singapura hingga saat ini, maka berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, secara substansi Saudara memenuhi syarat sebagai yang termasuk dalam kategori Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), sehingga di Indonesia tidak wajib memiliki NPWP serta tidak wajib menyampaikan SPT. Dengan status SPLN, Saudara hanya akan dikenakan pajak sebatas pada penghasilan yang Saudara peroleh (jika ada) dari Indonesia.

Namun mengingat Saudara tidak pernah mengajukan permohonan status WP Non-Efektif meskipun sebenarnya Saudara memenuhi syarat untuk mengajukannya dan bahkan setiap tahunnya masih menyampaikan SPT, maka secara administrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Saudara terdaftar, NPWP Saudara masih aktif dan oleh karenanya Saudara masih tercatat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) di Indonesia. Basis pemajakan bagi SPDN adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dengan demikian, cara pelaporan SPT yang Saudara sampaikan dengan mencantumkan penghasilan luar negeri bukan sebagai Objek Pajak Penghasilan dan dengan melampirkan surat pernyataan bahwa Saudara merupakan SPLN tidak dikenal atau tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kami sarankan Saudara mengajukan permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan secara tertulis kepada KPP dimana Saudara terdaftar secara langsung atau melalui ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 dengan melampirkan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Residence) dari kantor pajak di Singapura dimana Saudara terdaftar sebagai SPDN di negara tersebut. Dengan status SPLN Saudara tidak wajib memiliki NPWP serta tidak ada kewajiban untuk menyampaikan SPT.

Selanjutnya mengenai implikasi perpajakan dalam hal Saudara sebagai SPLN dalam rencana kedepan akan memperoleh penghasilan dari persewaan properti, atau fee sebagai Direktur atas perusahaan di Indonesia atau memulai usaha sendiri, dapat dijelaskan secara singkat berikut ini:

1. Penghasilan sewa property dikenai PPh Pasal 26 UU PPh sebesar 20% dari nilai bruto.
2. Fee/gaji sebagai Direktur dikenai PPh Pasal 26 UU PPh sebesar 20% dari nilai bruto.
3. Untuk usaha sendiri, laba usaha akan dikenakan PPh di Indonesia (tarif umum 22%) apabila dalam menjalankan usaha tersebut menimbulkan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment (PE) di Indonesia, yang secara umum pemajakannya dipersamakan dengan kewajiban PPh Badan di Indonesia. Penghasilan Saudara dari laba usaha tersebut akan dikenai pajak di Indonesia melalui BUT tersebut. Dengan kata lain, BUT tersebut menggantikan Saudara sebagai SPLN dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia.

Demikian penjelasan kami. Semoga membantu.