Yth. Bapak Sugiarto,

Sepanjang yang dilakukan oleh subkontraktor termasuk dalam klasifikasi usaha jasa konstruksi sesuai perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, dalam hal ini Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, maka terhadap penghasilan yang diperoleh dari jasa konstruksi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, terlepas dari apakah subkontraktor tersebut memiliki atau tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang merupakan bukti tanda pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi  atas kemampuan usaha jasa konstruksi. Perbedaan pemajakan antara kontraktor yang memiliki SBU yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi dengan yang tidak memiliki SBU hanya pada besaran tarif PPh Final yang dikenakan.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, pekerjaan pengadaan dan instalasi lift termasuk dalam subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan (Kode MK 005). Dengan demikian jelas bahwa pekerjaan pengadaan dan instalasi lift pada proyek konstruksi yang anda tanyakan adalah termasuk dalam kategori pekerjaan jasa konstruksi sehingga dikenakan PPh Final, bukan PPh Pasal 23.

Dapat kami sampaikan pula bahwa penjelasan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 menegaskan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak misalnya yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Selanjutnya dapat kami tambahkan bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) menegaskan bahwa “Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri”. Berhubung penghasilan dari usaha jasa konstruksi telah diatur tersendiri pemajakannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 , maka pemotongan atas penghasilan tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final, bukan PPh Pasal 23.