PPS Untuk Penyertaan Modal
Selamat siang Citasco,
Mohon petunjuknya,
Saya memiliki penyertaan modal di satu perusahaan senilai 150jt sejak 2010. Hingga SPT 2015 saya selalu melaporkan harta tersebut. Sejak SPT 2016 hingga 2020 yang menggunakan e-filling, saya lupa mencantumkan harta tesebut. Per 2016, karena penambahan modal dasar perusahaan, maka penyertaan modal saya menjadi 350jt. Dengan penambahan setoran yang saya peroleh dari pinjaman ke orang tua.
Yang ingin saya tanyakan:
- Apakah saya harus ikut pps untuk penyertaan modal tersebut?
- Jika ikut pps, skema mana yang harus saya ikuti? Dan bagaimana pengisian SPPH-nya?
Terima kasih untuk petunjuknya.
Salam.
Yth. Bapak Donny,
Jika Bapak telah melaporkan penyertaan modal sebesar Rp. 150 juta sejak 2010 dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi hingga tahun pajak 2015 dan permasalahannya semata-mata hanya lupa mencantumkan harta sejumlah Rp. 150 juta tersebut berikut penambahan modal disetor sebesar Rp. 200 juta sehingga total modal disetor menjadi Rp. 350 juta, maka Bapak tidak perlu ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tetapi cukup melakukan pembetulan SPT Tahunan, termasuk melaporkan adanya pinjaman kepada orang tua.
Perlu dipahami bahwa ikut PPS bukan merupakan keharusan tetapi merupakan kesempatan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan pengungkapan harta.
Jika Bapak merasa belum sepenuhnya patuh atau merasa masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Bapak dapat mengikuti PPS ini. Bapak tidak menjelaskan apakah sebelumnya Bapak ikut Program Pengampunan Pajak (TA) atau tidak. Yang jelas, jika ikut PPS, tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 200 juta dalam periode 2016 sd 2020 dan pinjaman terkait penambahan penyertaan modal yang masih tersisa per 31 Desember 2020 tetapi belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020, dapat diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH ) Kebijakan II. Mengenai tatacara pengisian SPPH, Bapak dapat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-196/PMK.03/2021 dan Seri Buku Panduan Cara Mudah Ikut PPS yang dapat diunduh dari www.pajak.go.id.
Demikian jawaban kami, semoga membantu.