Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Wajib
   Pajak
   sektor tertentu, perlu mengatur tempat pendaftaran dan
   pelaporan
   usaha bagi Wajib Pajak sektor tertentu tersebut;
2. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
   Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan tempat
   pendaftaran dan tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak
   tertentu;
3. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   62/PMK.01/2009
   Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal
   Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012,
   perlu untuk
   melakukan perubahan terhadap tempat pendaftaran dan tempat
   pelaporan usaha bagi Wajib Pajak yang diadministrasikan pada
   Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Wajib Pajak Besar Tiga,
   Kantor
   Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, dan Kantor Pelayanan
   Pajak Minyak dan Gas Bumi;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur
   Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha
   bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
   Tiga, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, dan
   Kantor
   Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun
   1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor
   3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
   Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
   Republik
   Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   Tentang
   Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
   Jenderal
   Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN
PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR TIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT, DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU :

Menetapkan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai
Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak tertentu yang terdaftar dan
melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga,
Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, dan pada Kantor
Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi.

KEDUA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau
perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan
Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak.

KETIGA :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ/2009
   tentang
   Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat
   Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu pada
   Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-80/PJ/2009
   tentang
   Penambahan Wajib Pajak Tertentu dan/atau Pengusaha Kena Pajak
   Tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada
   Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi;
3. Lampiran I dan Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor
   KEP-27/PJ/2012
   tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi
   Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar,
   Kantor
   Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal
   Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1
April 2012.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Para Tenaga Pengkaji;
5. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001