Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan
   Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, perlu
   menetapkan tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu
   dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak
   Tertentu;
2. bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak
   Wajib Pajak Besar Orang Pribadi sebagaimana ditetapkan dalam
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
   Jenderal Pajak, perlu ditetapkan tempat pendaftaran bagi Wajib
   Pajak Tertentu dan/atau tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena
   Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar
   Orang Pribadi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
   Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu
   dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak
   Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang
   Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
   Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4893);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
   Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3986);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
   Jenderal Pajak;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001
   tentang Jangka waktu dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
   Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
   Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor PER-160/PJ/2007;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008
   tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
   Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan
   Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB
PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA
PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG
PRIBADI.

PERTAMA :

Menetapkan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai
Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak Tertentu yang terdaftar
dan/atau melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar Orang Pribadi.

KEDUA :

Saat mulai terdaftar (SMT) Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi adalah
tanggal 1 Mei 2009.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajk ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur, Para Tenaga Pengkaji, Para Kepala Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kepala Pusat Pengolahan
   Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan
   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, dan Kantor
   Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098