1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983
   tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2000 Nomor 3986);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ./2008
   tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
   Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam Bentuk Formulir Kertas
   (Hard Copy) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor
   Pelayanan Pajak, dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat
   Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

Saat mulai berlakunya SPT Masa PPN Formulir 1108 sebagaimana dimaksud
dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :

1. Mulai Masa Pajak Januari 2008 meliputi :
1. KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
2. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
3. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
2. Mulai Masa Pajak April 2008 meliputi :
1. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
2. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
3. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
4. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
5. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
6. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
3. Mulai Masa Pajak Juni 2008 meliputi :
1. KPP Madya Jakarta Pusat
2. KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
3. KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
4. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
5. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
6. KPP Pratama Jakarta Kemayoran
7. KPP Pratama Jakarta Senen

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur/Tenaga Pengkaji/Kepala Kantor Wilayah
   Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan
   Kanwil DJP Jakarta Pusat;

Untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098