PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 24/PJ/2018

TENTANG

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN
DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 39/PMK.03/2017
tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian
Internasional, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam rangka
Melaksanakan Perjanjian Internasional;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017
tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian
Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 376);

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PERTUKARAN
INFORMASI SECARA SPONTAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau
   yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam
   Perjanjian Internasional.
2. Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau
   multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah
   Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi
   Mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal
   yang berkaitan dengan perpajakan, meliputi:
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
2. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan
   Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement);
3. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang
   Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in
   Tax Matters);
4. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat
   Multilateral atau Bilateral (Multilateral or Bilateral
   Competent Authority Agreement);
5. Persetujuan antar Pemerintah (Intergovernmental
   Agreement); atau
6. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.
3. Informasi adalah kumpulan data, angka, huruf, kata, citra,
   keterangan lisan, dan/atau keterangan tertulis yang dapat
   memberikan petunjuk dan/atau informasi mengenai penghasilan orang
   pribadi atau badan yang bersumber dari pekerjaan dalam
   hubungan kerja, pekerjaan bebas, kegiatan usaha, modal,
   dan/atau sumber lainnya, serta informasi mengenai kekayaan/harta
   termasuk informasi keuangan yang dimiliki dan/atau disimpan
   oleh orang pribadi atau badan, baik miliknya sendiri
   maupun milik orang pribadi atau badan lainnya, yang dapat
   berbentuk rekaman (audio/visual/audio visual), surat, dokumen,
   buku, catatan atau bentuk lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun
   elektronik.
4. Pertukaran Informasi adalah pertukaran Informasi yang
   berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian
   Internasional atau Exchange of Information (EOI) sebagai pelaksanaan
   Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk:
1. mencegah penghindaran pajak;
2. mencegah pengelakan pajak;
3. mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak
   berhak; dan/atau
4. mendapatkan Informasi terkait pemenuhan kewajiban
   perpajakan wajib pajak.
5. Pertukaran Informasi secara Spontan (Spontaneous Exchange
   of Information) adalah pertukaran Informasi yang dilakukan
   secara spontan oleh Pejabat yang Berwenang di Indonesia dengan
   cara menyampaikan Informasi yang dinilai relevan untuk
   kepentingan perpajakan otoritas perpajakan Negara Mitra atau
   Yurisdiksi Mitra secara langsung kepada Pejabat yang Berwenang di
   Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, tanpa
   didahului dengan permintaan.
6. Pejabat yang Berwenang atau Competent Authority yang
   selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang adalah pejabat di
   Indonesia, di Negara Mitra, atau di Yurisdiksi Mitra yang berwenang
   untuk melaksanakan Pertukaran Informasi sebagaimana diatur
   dalam Perjanjian Internasional.
7. Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang
   selanjutnya disebut Unit di Lingkungan DJP adalah Unit Eselon
   II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat
   Jenderal Pajak, atau Kantor Pelayanan Pajak yang dapat
   menyampaikan usulan kepada Direktur Perpajakan
   Internasional untuk melakukan Pertukaran Informasi secara
   Spontan kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau
   Yurisdiksi Mitra, dan/atau yang harus menindaklanjuti Informasi yang
   diterima oleh Direktur Perpajakan Internasional atas
   Pertukaran Informasi secara Spontan dari Pejabat yang
   Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

(1)	Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi secara Spontan dengan Pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
(2)	Pelaksanaan Pertukaran Informasi secara Spontan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Perpajakan Internasional.
(3)	Pertukaran Informasi secara Spontan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pertukaran Informasi secara Spontan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Outbound Spontaneous EOI); dan Pertukaran Informasi secara Spontan dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Inbound Spontaneous EOI).
(4)	Jenis pajak yang dicakup dalam Pertukaran Informasi secara Spontan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan untuk Pertukaran Informasi berdasarkan P3B; Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pertukaran Informasi berdasarkan Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan; atau Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (khusus untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) untuk Pertukaran Informasi berdasarkan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, dengan memperhatikan reservasi yang dibuat oleh tiap-tiap negara penandatangan konvensi.

(1)	Pertukaran Informasi secara Spontan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Direktur Perpajakan Internasional berdasarkan usulan Pertukaran Informasi dari pimpinan Unit di Lingkungan DJP.
(2)	Usulan Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas: a. Informasi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan antara Wajib Pajak Indonesia dengan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang diterima, diperoleh, atau dihasilkan dari kegiatan: 1) pengawasan kepatuhan perpajakan; 2) pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan; 3) pemeriksaan; 4) penagihan; 5) pemeriksaan bukti permulaan; 6) penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; 7) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 8) pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; 9) keberatan; 10) banding; 11) peninjauan kembali; atau 12) prosedur persetujuan bersama, atau kesepakatan harga transfer, atau b. Informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya.
(3)	Informasi yang diusulkan untuk dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; pembayaran kepada wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang diduga tidak dilaporkan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dapat menambah kewajiban perpajakan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; kegiatan bisnis yang dilakukan antara Wajib Pajak Indonesia dan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra melalui satu atau beberapa negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di Indonesia, di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau di kedua negara menjadi berkurang; dan/atau kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah grup usaha.
(4)	Usulan Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut: identitas wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dimaksud dalam Informasi, antara lain berupa nama, Tax Identification Number (TIN) atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri, atau alamat; identitas Wajib Pajak Indonesia yang dilakukan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang paling sedikit memuat nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak; identitas entitas yang menjadi perantara, antara lain berupa nama perantara, TIN atau nomor identitas lainnya untuk kepentingan perpajakan di luar negeri yang dimiliki perantara, atau alamat perantara, dalam hal transaksi dilakukan melalui perantara; masa pajak dan/atau tahun pajak yang dimaksud dalam Informasi; keterangan mengenai hubungan antara wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dengan Wajib Pajak Indonesia; uraian mengenai Informasi yang diperoleh dan penjelasan mengenai manfaat Informasi tersebut bagi otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan keterangan atas sumber pemerolehan Informasi.

(1)	Direktur Perpajakan Internasional melakukan penelitian atas usulan Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
(2)	Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Perpajakan Internasional dapat memberikan persetujuan atas usulan Pertukaran Informasi.
(3)	Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan Pertukaran Informasi secara Spontan kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara tertulis dalam bahasa Inggris atas usulan Pertukaran Informasi yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)	Dalam hal Direktur Perpajakan Internasional menerima laporan pemanfaatan Informasi dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atas Pertukaran Informasi secara Spontan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Perpajakan Internasional menyampaikan: pemberitahuan telah diterimanya laporan pemanfaatan Informasi kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan pemberitahuan pemanfaatan Informasi oleh otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menyampaikan usulan Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(1)

Pertukaran Informasi secara Spontan dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Direktur Perpajakan Internasional berdasarkan penyampaian Informasi secara spontan dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

(2)

Pertukaran Informasi secara Spontan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti sepanjang Informasi yang diterima memenuhi kriteria sebagai berikut: indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Indonesia; pembayaran kepada Wajib Pajak Indonesia yang diduga tidak dilaporkan di Indonesia; pengurangan atau pembebasan pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang diterima oleh Wajib Pajak Indonesia yang dapat menambah kewajiban perpajakan di Indonesia; kegiatan bisnis yang dilakukan antara wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Wajib Pajak Indonesia melalui satu atau beberapa negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di Indonesia, di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau di kedua negara menjadi berkurang; dan/atau kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah grup usaha.

(1)	Direktur Perpajakan Internasional melakukan penelitian terhadap penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)	Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Perpajakan Internasional menindaklanjuti penyampaian Informasi dengan menyampaikan: pemberitahuan telah diterimanya penyampaian Informasi secara spontan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan Informasi yang diterima kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP.
(3)	Penyampaian Informasi kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan kepada: Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi dan/atau badan terdaftar, dalam hal Informasi yang diperoleh mengenai orang pribadi dan/atau badan yang telah memiliki NPWP; Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi dan/atau tempat kedudukan badan, dalam hal Informasi yang diperoleh mengenai orang pribadi dan/atau badan yang belum memiliki NPWP; atau Pimpinan Unit di Lingkungan DJP selain Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(4)	Pimpinan Unit di Lingkungan DJP yang menerima penyampaian Informasi yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyampaikan laporan pemanfaatan Informasi kepada Direktur Perpajakan Internasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Informasi diterima.

(1)	Setiap Informasi yang dipertukarkan merupakan Informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Perjanjian Internasional.
(2)	Penyampaian naskah dinas yang berkaitan dengan Pertukaran Informasi dari Direktur Perpajakan Internasional kepada pimpinan Unit di Lingkungan DJP dilakukan dengan: menggunakan naskah dinas dengan kualifikasi rahasia; dan membubuhkan stempel “RAHASIA” pada induk naskah dinas dan stempel batasan penggunaan dan pengungkapan Informasi pada lampiran naskah dinas.
(3)	Penyampaian naskah dinas yang berkaitan dengan Pertukaran Informasi dari Pimpinan Unit di Lingkungan DJP kepada Direktur Perpajakan Internasional dilakukan dengan menggunakan naskah dinas dengan kualifikasi rahasia.
(4)	Penyampaian naskah dinas yang berkaitan dengan Pertukaran Informasi kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dilakukan dengan: menggunakan naskah dinas dengan kualifikasi rahasia; dan membubuhkan stempel “CONFIDENTIAL” pada induk naskah dinas dan stempel batasan penggunaan dan pengungkapan Informasi pada lampiran naskah dinas.
(5)	Setiap pelanggaran terhadap ketentuan untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pelaksanaan Pertukaran Informasi secara Spontan dalam rangka
melaksanakan Perjanjian Internasional berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2009
tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang belum selesai sampai dengan
berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan pemrosesan lebih
lanjut sesuai Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pasal 1 angka
9, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Lampiran II Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2009
tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

ROBERT PAKPAHAN