Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai dasar penghitungan, pemungutan dan
   penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil
   tembakau
   telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002
   tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak
   Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;
2. bahwa dalam rangka penyederhanaan administrasi dalam
   mekanisme
   pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil
   tembakau
   dan memberikan kepastian hukum atas penyerahan hasil tembakau,
   perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan
   pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil
   tembakau;
3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 8
   Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
   dan Jasa dan
   Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009, dinyatakan
   bahwa Menteri Keuangan berwenang mengatur nilai lain sebagai
   Dasar
   Pengenaan Pajak;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A
   ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang
   Nomor
   8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
   dan Jasa dan
   Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009,
   perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
   Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas
   Penyerahan Hasil Tembakau;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

Menetapkan :

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hasil Tembakau adalah Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud
   dalam
   Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 39 Tahun 2007, yang meliputi
   sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan
   tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau
   tidak
   bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut
   Produsen
   adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik
   Hasil Tembakau dan memenuhi persyaratan sebagai
   Pengusaha Pabrik
   sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang
   Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 39 Tahun
   2007.
3. Importir Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang
   selanjutnya
   disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang
   memasukkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau ke
   dalam Daerah
   Pabean.
4. Pengusaha Penyalur Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut
   Pengusaha Penyalur adalah orang pribadi atau badan hukum yang
   menyalurkan atau menjual Hasil Tembakau, termasuk yang menjual
   secara eceran kepada konsumen akhir.
5. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
   Penggantian,
   Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai
   sebagai
   dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
6. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai
   Dasar Pengenaan Pajak.
7. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai
   dasar penghitungan besarnya cukai.
8. Tarif Efektif adalah tarif yang diterapkan untuk menghitung
   dan
   memungut Pajak Pertambahan Nilai yang dikenai atas penyerahan
   Hasil Tembakau.

Produsen dan/atau Importir yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha
Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat
memilih dan melaporkan kegiatan usahanya untuk ditetapkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pemesanan pita cukai Hasil Tembakau yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002
tentang Dasar
Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas
Penyerahan Hasil Tembakau.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002
tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan,
dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY