Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Menteri Keuangan
No. 100/PMK.03/2011

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

 

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/PMK.03/2011

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena
Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan
dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia;

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
    Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    3262)
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2009
    Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4999);
  2. Undang-Undang
    Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
    Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
    sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 36 Tahun 2008
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
    Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Peraturan
    Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
    Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam
    Tahun
    Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
    161,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
    selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
    Nomor 6
    Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
    Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
    dengan
    Undang-Undang
    Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut
    Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang
    Nomor 7 Tahun 1983 tentang
    Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
    terakhir
    dengan Undang-Undang
    Nomor 36 Tahun 2008.
Pasal 2

(1) Surplus
Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan.
(2) Surplus
Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surplus Bank
Indonesia
menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian
atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan
memperhatikan karakteristik Bank Indonesia.
(3) Laporan
keuangan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil audit
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(4) Penyesuaian
atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan
memperhatikan karakteristik Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada
ayat (2), dilakukan atas:

  1. pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata
    uang asing;
  2. penyisihan aktiva; dan
  3. penyusutan aktiva tetap.
Pasal 3

(1) Keuntungan
atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf a, diakui berdasarkan sistem pembukuan
yang
dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Pedoman
Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.
(2) Keuntungan
atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang diakui sebagai penghasilan atau yang dibebankan
sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak
adalah keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang
telah direalisasi, yang diperoleh dari selisih antara kurs
jual
mata uang asing pada tanggal transaksi dengan harga perolehan
rata-rata.
Pasal 4

(1) Penyisihan
aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, dapat
dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak.
(2) Penyisihan
aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap
piutang tak tertagih berdasarkan sistem pembukuan yang dianut
dan
dilakukan secara taat asas sebagaimana diatur dalam Pedoman
Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.
(3) Kerugian
yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
(4) Dalam
hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak
dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),
jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai
penghasilan.
(5) Dalam
hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tidak mencukupi,
jumlah
kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian.
Pasal 5

Penyusutan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf c atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

(1) Atas
pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh sebelum Tahun
Pajak
2009, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. dasar penyusutan sejak
    Tahun Pajak 2009 menggunakan nilai sisa buku per tanggal 31
    Desember
    2008 sesuai dengan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia; dan
  2. nilai
    sisa buku per tanggal 31 Desember 2008 dianggap sebagai harga perolehan
    Tahun Pajak 2009 dengan menggunakan kelompok harta berwujud
    sesuai masa
    manfaat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.
(2) Atas
pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun yang dibiayakan sekaligus dan
perolehan
harta berwujud dimaksud sebelum Tahun Pajak 2009, diperlakukan
sebagai biaya pada tahun pengeluaran.
(3) Atas
pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun yang dibiayakan sekaligus dan
perolehan
harta berwujud dimaksud sejak Tahun Pajak 2009, pembebanan
harta
berwujud dimaksud dilakukan melalui penyusutan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 7

Penyesuaian atau koreksi fiskal yang terkait dengan surplus Bank
Indonesia yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini,
mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan yang
berlaku secara umum.

Pasal 8

(1) Besarnya
angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar
sendiri oleh Bank Indonesia untuk setiap bulan adalah sebesar
Pajak
Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif
umum atas surplus
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menurut
Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Tahun Pajak yang
bersangkutan
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dikurangi
dengan :

  1. Pajak
    Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
    Undang-Undang PPh serta Pajak Penghasilan yang dipungut
    sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan
  2. Pajak Penghasilan yang
    dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh
    dikreditkan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh, 

dibagi 12 (dua belas).

(2) Jika
dalam Tahun Pajak berjalan terdapat perubahan atas Anggaran Tahunan
Bank Indonesia (ATBI) yang telah disetujui oleh Dewan
Perwakilan
Rakyat, besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan
yang
harus dibayar sendiri oleh Bank Indonesia dihitung kembali berdasarkan
perubahan atas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tersebut
dan
berlaku mulai Masa Pajak berikutnya setelah bulan disetujuinya
perubahan atas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI).
Pasal 9

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan, paling
lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang KUP beserta
peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 396
error: Content is protected