Menimbang :

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 185/PMK.34/2007
tentang tentang Tata Cara Penerimaan dan
Pengolahan Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   28 Tahun
   2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000
   tentang Bentuk
   dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang
   Harus Dilampirkan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.34/2007
   tentang tentang
   Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan,
   Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.34/2007
   tentang tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 179/PJ/2007 tentang
   Tempat Lain yang Dapat Digunakan Untuk Menerima Surat Pemberitahuan
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   11/PJ/2009;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2008
   tentang Surat
   Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat
   Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi beserta Petunjuk
   Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2009;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008
   tentang Tata
   Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan
   Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing)
   Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009
    tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk
    Elektronik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001
    tentang
    Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang harus Dilampirkan dalam Surat
    Pemberitahuan;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT
   Tahunan
   adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun
   pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
   Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak
   Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT
   Tahunan Pembetulan.
2. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan
   e-SPT
   Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1
   dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan
   aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan
   lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani
   oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran
   khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.
4. e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2
   yang
   semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan
   dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal
   Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan
   dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.
5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian
   Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan
   secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau
   Aplication Service Provider (ASP).
6. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan
   TPT
   adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP termasuk
   Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk
   memberikan pelayanan perpajakan.
7. Pojok Pajak/Mobil Pajak/Tempat Khusus Penerimaan Surat
   Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat
   digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
8. Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang
   dapat
   dibaca oleh Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
9. Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT
   Tahunan/e-SPT Tahunan yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak.
10. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
    penelitian SPT dan perekaman SPT.
11. Penelitian SPT atau e-SPT adalah kegiatan yang dilakukan
    untuk
    menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan atau e-SPT Tahunan dan
    lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan
    penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk
    menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang
    diterima tidak lengkap.
12. Validasi adalah kegiatan penelitian kebenaran
    data/informasi atas
    SPT Tahunan yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi e-SPT.
13. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
    untuk
    memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara
    antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning).
14. Loading adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital
    dari
    media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi
    Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama atau alamat Wajib
   Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
2. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
   Kuasanya;
3. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi
   tidak
   dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Orang Pribadi
   ditandatangani oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat
   Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
4. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti
   pelunasan berupa SSP yang sesuai;
6. SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada
   Formulir Baku
   sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1. atau III.2. atau III.3.
   atau III.4 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
7. SPT/e-SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran
   Keterangan
   dan/atau Dokumen Yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran
   III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b
   pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
8. Lampiran “Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun”
   dalam SPT
   Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
9. Lampiran “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar
   Susunan
   Pengurus dan Komisaris” dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi
   diisi tidak lengkap;
10. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada
    Lampiran
    Lampiran III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d.
    III.4.b pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang diisi tidak
    lengkap;
11. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan
    media
    elektronik, tetapi hanya menyampaikan SPT Induk hasil cetakan tanpa
    disertai media elektronik;
12. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan
    media
    elektronik, tetapi SPT Induk berdasarkan data digitalnya tidak sesuai
    dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
13. Loading atas e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan
    menggunakan media elektronik tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem
    Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak;
14. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan
    media
    elektronik tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi
    tetapi tidak lengkap;
15. e-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing
    tetapi
    elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak
    lengkap;

Terhadap SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi kegiatan:

1. Penelitian SPT; dan
2. Perekaman SPT.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1
Maret 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

DARMIN NASUTION
NIP 130605098