KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/PMK.03/2014
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan
Internasional serta Pejabatnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional
serta Pejabatnya;
Mengingat :
Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan
Internasional serta Pejabatnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5425);
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING
DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik,
dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah
Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang
diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang
diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus,
dan berkedudukan di Indonesia. - Pejabat Perwakilan Negara Asing adalah kepala beserta staf
Perwakilan Negara Asing, kecuali staf yang merupakan Warga Negara
Indonesia. - Badan Internasional adalah suatu badan Perwakilan
Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa,
badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga
Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan
berkedudukan di Indonesia. - Pejabat Badan Internasional adalah Kepala, Pejabat/staf,
dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan
dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di
Indonesia, kecuali staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan Warga
Negara Indonesia.
| (1) | Atas impor Barang Kena Pajak oleh:
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak |
| (2) | Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada:
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak |
| (3) | Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
|
| (4) | Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kendaraan bermotor roda empat. |
Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2), dapat diberikan atas penyerahan kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) oleh Pengusaha Kena Pajak
dalam rantai distribusi kendaraan bermotor, yaitu importir, Agen
Tunggal Pemegang Merek (ATPM), industri perakitan, distributor, dealer,
sub-dealer dan showroom.
| (1) | Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan asas timbal balik. |
| (2) | Penerapan asas timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. |
| (3) | Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk. |
| (4) | Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing diberikan dengan mempertimbangkan batas minimum pembelian barang atau jasa di luar Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan suatu negara (minimum purchase requirement) dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk. |
| (1) | Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya diberikan kepada Badan Internasional yang:
|
| (2) | Kerjasama teknik yang dilaksanakan oleh Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi bantuan-bantuan berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk di dalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing. |
| (3) | Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Pejabat Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya diberikan kepada Pejabat Badan Internasional, dalam hal:
|
| (4) | Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional diberikan dengan mempertimbangkan batas minimum pembelian barang atau jasa di luar Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan suatu negara (minimum purchase requirement) dari Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk. |
| (1) | Batasan jumlah impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/completely built up (CBU) untuk Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. |
| (2) | Batasan jumlah perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam negeri dan perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/completely built up (CBU) untuk Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing yang dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tidak melebihi batasan jumlah impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
| (3) | Penerapan batasan jumlah impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/ completely built up (CBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam negeri dan perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/completely built up (CBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri. |
| (4) | Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/ completely built up (CBU), perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam negeri, dan/atau perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/completely built up (CBU) dengan spesifikasi teknis yang berbeda dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk. |
| (5) | Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), batasan perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam negeri dan perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/ completely built up (CBU) yang dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dapat melebihi batasan jumlah impor dan perolehan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal dilaksanakan berdasarkan asas timbal balik. |
| (1) | Batasan jumlah impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/completely built up (CBU) untuk Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. |
| (2) | Batasan jumlah perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam negeri dan perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/ completely built up (CBU) yang dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, adalah:
|
| (3) | Penerapan batasan jumlah impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/completely built up (CBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah perolehan kendaraan bermotor yang diproduksi/dirakit dalam negeri serta perolehan dalam negeri kendaraan bermotor dalam keadaan jadi/ completely built up (CBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara. |
| (4) | Dalam rangka melaksanakan kerjasama teknik, Badan Internasional dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas:
dengan |
| (1) | Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya yang memperoleh Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, harus memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. |
| (2) | Dikecualikan dari ketentuan memiliki Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas impor Barang Kena Pajak oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). |
| (1) | Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya mengajukan permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. |
| (2) | Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan:
|
| (3) | Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang:
|
| (4) | Selain bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal perolehan kendaraan bermotor, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor. |
| (5) | Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. |
| (6) | Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya:
|
| (7) | Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah impor Barang Kena Pajak yang memperoleh pembebasan Bea Masuk dan rekomendasi Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara. |
| (8) | Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku. |
| (1) | Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing melakukan penelitian terhadap permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). |
| (2) | Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diterima. |
| (3) | Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
|
| (1) | Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terlampaui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dianggap dikabulkan. |
| (2) | Atas permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. |
Penatausahaan dan bentuk Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001
tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan
Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2013,
beserta perubahannya, tidak diberlakukan untuk impor Barang Kena Pajak
yang dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional
beserta pejabatnya.
Permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diterima sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/1998
tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau
Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing/Badan
Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 25/KMK.01/1998
tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan
Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
pada tanggal 13 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1141