Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-35/PJ/2010
tanggal 28 Juli 2010 tentang Surat
Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili (SKD) diterbitkan atau disahkan
   oleh
   Kepala KPP Domisili bagi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dengan
   tujuan agar Wajib Pajak dapat menikmati manfaat Persetujuan
   Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sehubungan dengan penghasilan Wajib
   Pajak yang bersumber dari luar negeri yang merupakan negara/jurisdiksi
   mitra P3B Indonesia.
2. Dalam rangka memberikan kepastian dan pelayanan yang baik
   kepada
   Wajib Pajak, ditetapkan jangka waktu penerbitan/pengesahan SKD atau
   surat pemberitahuan penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
   permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
3. Selanjutnya, SKD tersebut harus dimanfaatkan dengan
   sebaik-baiknya oleh KPP Domisili sebagai alat pengawasan kepatuhan
   Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan yang bersumber dari luar
   Indonesia sesuai dengan prinsip worldwide income yang dianut dalam
   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh.
4. Tata cara penerimaan permohonan, penelitian,
   penerbitan/pengesahan, pemanfaaatan dan pelaporan pemanfaatan SKD bagi
   subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan P3B adalah
   sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal
   Pajak ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan
sebaiknya-baiknya.

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.