Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Dirjen Pajak
No. PER - 26/PJ/2010

TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

 

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 26/PJ/2010

TENTANG

TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan
pengamanan penerimaan negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
    Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
    Nomor 62);
  2. Undang-Undang
    Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
    Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
    terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Peraturan
    Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
    Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
    Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77,
    Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3580) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
    Nomor 71 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
    2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4914);
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994
    tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
    Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa
    kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT
SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN.

Pasal 1

(1) Pejabat
yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan,
perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan bahwa Pajak
Penghasilan yang wajib dibayar atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan telah dibayar ke Kas Negara oleh Wajib
Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2) Pembuktian
pembayaran Pajak Penghasilan ke Kas Negara kepada pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan menyerahkan foto kopi Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diteliti oleh
Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan asli Surat Setoran Pajak yang
bersangkutan.
(3) Yang
dimaksud dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang,
atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2

(1) Untuk
keperluan penelitian Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan atau kuasanya harus mengajukan formulir penelitian
Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Pengajuan
formulir penelitian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilampiri dengan:

  1. Surat
    Setoran Pajak Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan
    Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan
    Potongan serta foto kopinya;
  2. foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
    Surat Tanda Terima
    Setoran/Struk ATM bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukti
    pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya atas tanah dan/atau bangunan
    yang dialihkan haknya;
  3. foto kopi faktur/bukti penjualan atau bukti
    penerimaan uang dalam hal
    pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara
    penjualan;
  4. foto kopi surat kuasa dan kartu identitas yang diberi
    kuasa dalam hal
    pengajuan formulir penelitian Surat Setoran Pajak dikuasakan.
(3) Dalam
hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan cara angsuran, maka Surat Setoran Pajak Lembar ke-1
yang disampaikan untuk diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah semua Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan yang dihitung berdasarkan jumlah setiap
pembayaran angsuran dan pelunasan.
Pasal 3

(1) Atas
pengajuan formulir penelitian Surat Setoran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus
melakukan penelitian sebagai berikut:

  1. mencocokkan
    jumlah pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Lembar ke-1
    dengan data penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara;
  2. mencocokkan
    Nomor Objek Pajak yang dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak dengan
    Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan
    Pajak Terutang atau Surat Tanda Terima Setoran/bukti pembayaran Pajak
    Bumi dan Bangunan lainnya;
  3. meneliti Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau
    bangunan per meter
    persegi dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya dengan
    mencocokkan pada Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. meneliti kebenaran penghitungan dasar pengenaan Pajak
    Penghasilan
    dengan membandingkan nilai pengalihan sebenarnya sebagaimana tercantum
    dalam foto kopi faktur/bukti penjualan atau bukti penerimaan uang
    dengan Nilai Jual Objek Pajak.
(2) Penelitian
Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
dilanjutkan dengan penelitian lapangan apabila diperlukan atas Nilai
Jual Objek Pajak dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan.
Pasal 4

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyelesaikan Penelitian Surat
Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka
waktu:

  1. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya
    formulir penelitian Surat Setoran Pajak beserta lampirannya sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal tidak dilakukan penelitian lapangan
    atas Nilai Jual Objek Pajak dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
  2. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya
    formulir penelitian Surat Setoran Pajak beserta lampirannya sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal dilakukan penelitian lapangan atas
    Nilai Jual Objek Pajak dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
Pasal 5

(1) Dalam
hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ternyata Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan belum dibayar ke kas negara atau Pajak Penghasilan yang telah
dibayar oleh Wajib Pajak masih kurang dari yang seharusnya dibayar,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran ll Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.
(2) Wajib
Pajak yang telah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menyampaikan kembali formulir penelitian Surat Setoran Pajak
kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan yang belum atau
kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilunasi oleh
Wajib Pajak.
Pasal 6

(1) Dalam
hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
diketahui bahwa Pajak Penghasilan telah dibayar ke kas negara dan
jumlahnya telah sesuai ketentuan maka Surat Setoran Pajak Lembar ke-1
yang telah diteliti dan foto kopinya, dibubuhi cap dengan bentuk cap
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Kepala
Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan Surat Setoran Pajak Lembar
ke-1 yang telah diteliti dan foto kopinya yang telah dibubuhi cap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak.
Pasal 7

Terhadap Surat Setoran Pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 masih dapat diterbitkan:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan
    hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak Penghasilan yang terutang
    tidak atau kurang dibayar;
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan apabila
    ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang
    terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan
    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
  3. Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan yang terutang
    tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan
    pembayaran Pajak Penghasilan sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
    hitung, atau Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda
    dan/atau bunga.
Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

error: Content is protected