1. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam
   pemberian NPWP kepada anggota keluarga sebagai satu
   kesatuan ekonomis;
2. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembebasan Fiskal
   Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok
   Wajib Pajak;
3. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk tidak
   dipotong/dipungut pajak dengan tarif lebih tinggi dan tarif yang
   seharusnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang
   memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota
   Keluarga;

Mengingat : 

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49;
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
   Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4740);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
   Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4893);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008
   tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata
   Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
   Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008
   tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
   Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib
   Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

1. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang
   pribadi yang
   bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
   lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
   waktu 12
   (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak
   berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
   Indonesia;
2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah Subjek Pajak
   orang
   pribadi dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Penanggung Biaya Hidup adalah kepala keluarga yang telah
   terdaftar pada tata usaha KPP dan telah diberikan NPWP serta menanggung
   sepenuhnya biaya hidup anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.
4. Anggota Keluarga adalah isteri, keluarga sedarah dan
   semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi
   tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup dan diakui oleh Penanggung
   Biaya Hidup berdasarkan hukum yang berlaku.
5. Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18
   (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP
   adalah Kantor Pelayanan Pajak dimana Penanggung Biaya Hidup terdaftar.
7. Permohonan pendaftaran NPWP adalah permohonan yang dibuat
   oleh Wajib Pajak atau Penanggung Biaya Hidup dengan cara mengisi
   Formulir Pemohonan Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga yang
   disampaikan ke KPP.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan
   NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
   dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
   diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
   perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9
   (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit
   berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
9. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut
   dengan Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan
   NPWP dan identitas lainnya.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut dengan
    SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
    Pajak sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada
    KPP yang berisikan antara lain NPWP.
11. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib
    Pajak atau Penanggung Biaya Hidup untuk menjalankan hak dan memenuhi
    kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak atau Penanggung Biaya
    Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Anggota keluarga yang diakui oleh Penanggung Biaya Hidup,
   termasuk anak yang belum dewasa serta memiliki penghasilan dari mana
   pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya.
2. Wanita kawin yang :
1. menjalankan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas;
   dan/atau
2. tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan
   bebas dan memiliki penghasilan sampai dengan suatu bulan yang
   disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak,