Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan Wajib Pajak terdaftar
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang antara lain
disebabkan karena non aktif, bubar, atau meninggal dunia, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang
   dimaksud dengan:
1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
   pembayar
   pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
   kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan
   WP NE
   adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban
   perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat
   Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT
   Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.
3. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan
   KPP
   adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau
   tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
4. Berita Acara Penelitian Wajib Pajak adalah berita acara
   yang dibuat untuk melaporkan hasil penelitian terhadap Wajib Pajak.
5. Usulan Penetapan Status Wajib Pajak adalah formulir yang
   dipergunakan untuk mengusulkan penetapan status Wajib Pajak sebagai WP
   NE atau Wajib Pajak efektif.
6. Berita Acara Perubahan Status Wajib Pajak adalah berita
   acara
   yang dibuat untuk melaporkan perubahan status Wajib Pajak pada Master
   File dari Wajib Pajak efektif menjadi WP NE atau sebaliknya.
7. Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak adalah surat yang
   diterbitkan oleh KPP untuk memberitahukan status Wajib Pajak dalam hal
   Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan status.
2. Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah
   satu kriteria sebagai berikut:
1. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah
   melakukan
   pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun
   penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
2. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
   tetapi
   belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya
   atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
4. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
5. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte
   Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang
   sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
7. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau
   berada
   atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua
   belas) bulan.
3. WP NE dapat berubah status menjadi Wajib Pajak efektif
   apabila:
1. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
2. melakukan pembayaran pajak;
3. diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
4. diketahui alamat WP; atau
5. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.
4. Dalam hal Wajib Pajak memenuhi salah satu kriteria
   sebagaimana
   dimaksud pada angka 2, pengusulan WP NE dilakukan dengan cara sebagai
   berikut:
1. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang
   dimaksud
   pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diusulkan secara
   jabatan oleh Account Representative; atau
2. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
   pada
   angka 2 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g mengajukan permohonan
   sebagai WP NE ke KPP, dengan melampirkan:

   1)	surat pernyataan sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   2)	surat pernyataan sudah tidak melakukan pembayaran, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   3)	surat keterangan dalam proses pembubaran atau likuidasi dari Notaris, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f.
   4)	fotokopi passpor dan kontrak kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g.

5. Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud pada angka
   4
   huruf b harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
   setelah permohonan diterima secara lengkap.
6. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan label
   “NE”
   tetap tercantum dalam Master File Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai
   berikut:
1. tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak
   tidak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
2. tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak
   diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT;
7. Bagi Wajib Pajak dengan status “NE”,
   dalam hal:
1. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat
   lainnya, KPP harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

   (1)	Petugas TPT menerima SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya melalui menu penerimaan surat lain-lain dan meneruskannya ke Account Representative.
   (2)	Account Representative: a) mengusulkan untuk mengaktifan kembali WP NE tersebut sesuai dengan tata cara pengaktifan kembali WP NE; b) membuat salinan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya untuk digabungkan dengan asli LPAD penerimaan surat lain-lain; c) mengirimkan asli SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya dan salinan LPAD ke petugas TPT;
   (3)	Petugas TPT melakukan perekaman SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya yang diterima dari Account Representative, menerbitkan LPAD/BPS dengan tanggal terima sesuai dengan tanggal penerimaan SPT Masa atau SPT Tahunan atau surat lainnya pada angka 1), dan menindaklanjutinya sesuai dengan SOP yang berlaku.

2. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali,
   ditindaklanjuti
   oleh Account Representative sesuai dengan tata cara pengaktifan kembali
   WP NE.
8. Direktorat TIP harus melakukan pemantauan terhadap
   perubahan
   satus Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP, baik dari Wajib Pajak
   efektif menjadi WP NE atau sebaliknya.
9. Tata cara pengusulan dan penetapan WP NE atau pengaktifan
   kembali
   WP NE pada KPP adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Surat
   Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010,
    dan
    dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat
    Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988
    tanggal 27 Juli
    1988, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 14/PJ.9/1990
    tanggal
    15 Juni 1990 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan
    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dicabut dan dinyatakan tidak
    berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di
   lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.