Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Menteri Keuangan
No. 112/PMK.03/2010

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

 

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 
Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga
Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang
Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga
Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang
Pribadi;

Mengingat :
 

  1. Undang-Undang
    Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
    Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
    telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
    16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
    Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang
    Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
    terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Peraturan
    Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas
    Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi
    Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4981);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

    

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
    

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN
OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI.
 

Pasal 1

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

  1. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan
    sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per
    bulan; atau
  2. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk
    penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus
    empat puluh ribu rupiah) per bulan.
Pasal 3

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong
oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota
koperasi orang pribadi pada saat pembayaran.
  

Pasal 4

(1) Koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan tanda
bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib
Pajak orang pribadi yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan
pemotongan.
(2) Kewajiban
memberikan tanda bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final
Pasal 4 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilakukan
terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan
sebesar 0% (nol persen).

    

Pasal 5

(1) Pajak
Penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib disetor ke kas negara melalui Kantor Pos
atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
(2) Dalam
hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur
nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(3) Penyetoran
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak.
Pasal 6

(1) Koperasi
wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 paling
lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
(2) Dalam
hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur
nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 
(3) Pelaporan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
Final Pasal 4 ayat (2).
Pasal
7  

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998
tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak
Penghasilan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

    

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN,
      
     
     
     
ttd.
      
     
     
     
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.     
      
     
     
PATRIALIS AKBAR     
      
     
     

BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 279
error: Content is protected