Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3)
Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan
Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
   Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2018
   Nomor 165);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata
   Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali
   diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   11/PMK.07/2017
   tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak
   Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK ROKOK
SEBAGAI KONTRIBUSI DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut
   oleh Pemerintah.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
   kesehatan
   agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
   dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
   orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan
   Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
   selanjutnya
   disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
   menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
   pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
   adalah
   pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
   kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
   kementerian/lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang
   selanjutnya
   disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
   melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
   pembayaran.
7. Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok yang selanjutnya
   disingkat
   SKP-PR adalah dokumen sebagai dasar penyetoran Pajak Rokok yang memuat
   rincian jumlah Pajak Rokok per provinsi dalam periode tertentu.
8. Surat Perintah Membayar Kontribusi Pajak Rokok untuk
   Mendukung
   Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kontribusi Pajak Rokok
   adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk penyetoran penerimaan
   potongan Pajak Rokok ke rekening BPJS Kesehatan.

Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke
rekening BPJS Kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah
   provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara
   yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, sebesar 37,5% (tiga puluh
   tujuh koma lima persen) atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak
   Rokok;
2. apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah
   provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara
   yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, kurang dari 37,5% (tiga puluh
   tujuh koma lima persen), pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar
   selisih kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); atau
3. apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi
   berita
   acara kesepakatan dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga
   puluh tujuh koma lima persen).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pemotongan
Pajak Rokok untuk mendukung program Jaminan Kesehatan tahun 2018,
berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pemotongan Pajak Rokok sesuai dengan mekanisme sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 6 diberlakukan mulai periode penyetoran triwulan
   ketiga;
2. pemotongan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a
   selain
   memperhitungkan Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS
   Kesehatan termasuk memperhitungkan Jaminan Kesehatan Daerah yang belum
   terintegrasi sampai dengan Desember 2018;
3. besaran pemotongan Pajak Rokok untuk triwulan ketiga
   sebesar
   37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penyetoran
   Pajak Rokok;
4. dalam hal terdapat selisih kurang Jaminan Kesehatan Daerah,
   selisih tersebut diperhitungkan pada saat pemotongan triwulan keempat;
   dan
5. potongan Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan
   dengan
   memperhitungkan selisih sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan
   dilakukan setelah kompilasi berita acara kesepakatan dibuat sesuai
   dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan
   disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
   Keuangan paling lambat akhir bulan November.

Ketentuan penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.07/2013
tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
tentang Tata Cara
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok setelah memperhitungkan
pemotongan Pajak Rokok yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.