Bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan dan pemindahan tempat
pendaftaran dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha
Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya sehubungan
dengan perubahan tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat
kegiatan usaha, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jendaral Pajak
tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha
Kena Pajak Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sehubungan
dengan Perubahan Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atau Tempat
Kegiatan Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
   Pajak;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008
   tentang
   Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan
   Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah
   dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2009;

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB
PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR DARI KANTOR
PELAYANAN PAJAK MADYA SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TEMPAT TINGGAL ATAU
TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksudkan dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
   pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
   dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
   apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
   mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
   memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan
   usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan
   penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
   dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
   Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
   Mewah dan perubahannya.
4. Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak
   Terdaftar
   adalah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar
   dalam tata usaha KPP Madya dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
   dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak..
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan
   KPP
   adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah
   dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, yang
   jenisnya terdiri atas:
1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
2. Kantor Pelayanan Pajak Madya; dan 
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
6. Kantor Pelayanan Pajak Madya yang selanjutnya disebut KPP
   Madya
   adalah salah satu jenis KPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
   yang nama, lokasi, dan wilayah kerjanya diatur dengan Peraturan Menteri
   Keuangan.
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP
   Pratama adalah salah satu jenis KPP di lingkungan Direktorat Jenderal
   Pajak yang nama, lokasi, dan wilayah kerjanya diatur dengan
   Peraturan Menteri Keuangan.
8. Kantor Pelayanan Pajak Lama yang selanjutnya disebut dengan
   KPP Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan
   sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan di KPP Baru.
9. Kantor Pelayanan Pajak Baru yang selanjutnya disebut dengan
   KPP Baru adalah KPP yang menerima pemindahan Wajib Pajak dan/atau
   Pengusaha Kena Pajak dari KPP Lama.
10. Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak adalah
    tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dan/atau
    Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha KPP Lama ke tata usaha KPP Baru,
    karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau
    tempat kegiatan usaha.
11. Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib
    Pajak
    dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi Formulir Perubahan
    Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan
    Pengusaha Kena Pajak Pindah yang disampaikan kepada KPP Lama untuk
    memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar karena alasan
    pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan
    usaha.
12. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
    Pajak yang membawahi KPP.
13. Kantor Wilayah Lama adalah Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak yang membawahi KPP Lama.
14. Kantor Wilayah Baru adalah Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak yang membawahi KPP Baru.
15. Surat Keputusan Pemindahan adalah surat keputusan yang
    menyatakan
    pemindahan Wajib Pajak terdaftar dari KPP Lama ke KPP Baru yang
    diterbitkan oleh KPP Lama.
16. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat
    dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur
    Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada
    KPP tertentu yang berisikan antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak dan
    kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan
    NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
    dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
    diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
    perpajakannya. 
18. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut
    dengan Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan
    NPWP dan identitas lainnya.
19. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya
    disingkat dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang
    berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
20. Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar
    dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya
    disebut Surat Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP adalah surat
    keterangan yang diterbitkan oleh KPP yang menyatakan pencabutan Wajib
    Pajak terdaftar dan penghapusan NPWP dari tata usaha KPP.
21. Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang
    selanjutnya disebut Surat Pencabutan SPPKP adalah surat yang
    diterbitkan oleh KPP yang menyatakan pencabutan Pengusaha Kena
    Pajak  dari tata usaha KPP.
22. Kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib
    Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu
    dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    perpajakan.
23. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
    yang selanjutnya disingkat dengan KP2KP adalah instansi
    vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
    jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

Saat mulai terdaftar bagi Wajib Pajak pada KPP Baru adalah sejak
tanggal diterbitkannya SKT oleh KPP Baru.

Dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPP
Lama harus mengirim berkas Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
yang bersangkutan berikut uraian singkat mengenai hal yang dianggap
perlu ke KPP Baru yang isinya antara lain:

1. jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
2. tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan
   pajak; dan
3. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau
   keberatan
   Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang belum diselesaikan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911