Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai pelunasan Bea Meterai dengan cara
   Pemeteraian Kemudian telah diatur dalam Keputusan Menteri
   Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002
   tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, pelayanan,
   tertib administrasi, dan pengawasan serta melaksanakan
   ketentuan Pasal 10 Undang-Undang
   Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, perlu
   mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara Pemeteraian Kemudian;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

        
      
Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan
   Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan
   Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1995 Nomor 11);
4. Peraturan
   Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea
   Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang
   Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3950);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
   Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
   Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
   56 Tahun 2013;

Menetapkan :    

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN.
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
   selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang
   Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
3. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang
   mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau
   kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Pejabat Pos adalah pejabat PT. Pos Indonesia (Persero) yang
   diserahi tugas melayani permintaan Pemeteraian Kemudian.
5. Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea
   Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan
   pemegang Dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana
   mestinya.
6. Pemilik Dokumen adalah pihak yang terutang Bea Meterai
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Bea Meterai.
7. Penerbit Dokumen adalah pihak yang menerbitkan Dokumen yang
   merupakan objek Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
   Undang-Undang Bea Meterai.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pemilik Dokumen, yang selanjutnya
   disebut KPP Pemilik Dokumen adalah Kantor Pelayanan Pajak
   tempat pemilik Dokumen terdaftar sebagai Wajib Pajak.
9. Kantor Pelayanan Pajak Penerbit Dokumen, yang selanjutnya
   disebut KPP Penerbit Dokumen adalah Kantor Pelayanan Pajak
   tempat penerbit Dokumen terdaftar sebagai Wajib Pajak.
10. Kantor Pelayanan Pajak Pengguna Dokumen Luar Negeri, yang
    selanjutnya disebut KPP Pengguna Dokumen Luar Negeri adalah
    Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang akan menggunakan
    Dokumen yang dibuat di luar negeri di Indonesia terdaftar
    sebagai Wajib Pajak.
11. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau
    penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
    formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui
    tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
12. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor bukti
    transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan
    Negara.

Pemeteraian Kemudian dilakukan atas:

1. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka
   pengadilan;
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi
   sebagaimana mestinya; dan/atau
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di
   Indonesia.

Bea Meterai yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(5) adalah sebesar:

1. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian
   dilakukan, atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
2. Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sesuai dengan
   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat
   Pemeteraian Kemudian dilakukan ditambah denda administrasi sebesar
   200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau
   kurang dibayar, atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   2 huruf b;
3. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian
   dilakukan, untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
   c jika Pemeteraian Kemudian dilakukan sebelum Dokumen
   digunakan di Indonesia;
4. Bea Meterai yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemeteraian Kemudian
   dilakukan ditambah denda administrasi sebesar 200% (dua ratus
   persen) dari Bea Meterai yang tidak dibayar, atas Dokumen
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c jika Pemeteraian
   Kemudian dilakukan setelah Dokumen digunakan di Indonesia.

Pemilik Dokumen bertanggung jawab atas pembayaran Bea Meterai yang
terutang.
 

Format cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, ayat
(2) huruf d, dan Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002
tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
        
         
 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
 
ttd.
 
AMIR SYAMSUDIN