Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
No. PER - 6/BC/2011

TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

 

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER – 6/BC/2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI
SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
    Indonesia Nomor 22/PMK.011/2011,
    atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas
    bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran
    2011 diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah;
  2. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan dan memberikan
    kemudahan dalam pelaksanaan pemberian Pajak Pertambahan Nilai
    Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur
    mengenai tata cara pelaksanaannya;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
    huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea
    dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Pajak Pertambahan Nilai
    Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu
    Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas
    Bumi untuk Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
    17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
    Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 5167);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.011/2007
    tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha
    Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.011/2011
    tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang
    untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan
    Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2011.
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA
EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai ini yang dimaksud
dengan:

1. Pajak
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya
disingkat dengan PPNDTP adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang atas
impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi
minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh
pengusaha di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi atau pengusaha di
bidang kegiatan usaha panas bumi yang ditanggung oleh Pemerintah dengan
pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 beserta
perubahannya.
2. Pengusaha
adalah pengusaha di bidang hulu migas yang mengikat kontrak
kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan
pengusaha di bidang panas bumi yang telah mengikat kontrak dengan
Pemerintah Republik Indonesia atau mendapat Izin Usaha Pertambangan
panas bumi setelah tanggal 31 Desember 1994, atau pengusaha di bidang
panas bumi yang mendapat penugasan untuk melakukan survei pendahuluan
dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Instansi
pembina sektor adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang
dalam hal ini:

  1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian
    Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk bidang usaha hulu minyak dan gas
    bumi;
  2. Direktur
    Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian
    Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk bidang usaha panas bumi.
4. Direktur
Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor
Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai tempat dipenuhi kewajiban pabean sesuai dengan
Undang-Undang Kepabeanan, yaitu :

  1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU);
  2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya
    (KPPBC Madya); atau
  3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).
Pasal 2

Atas impor barang untuk yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu
eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas
bumi diberikan fasilitas PPNDTP.

Pasal 3

(1) Untuk
mendapatkan fasilitas PPNDTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pengusaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
(2) Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersama-sama dalam 1 (satu)
Rencana Impor Barang (RIB) dengan pengajuan permohonan pembebasan bea
masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
serta panas bumi.
(3) Surat
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan
dokumen sebagai berikut :

  1. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  3. copy Kontrak Kerja Sama untuk sektor minyak dan gas
    bumi, untuk pengajuan yang pertama kali;
  4. copy Izin Usaha atau Penugasan Survey untuk panas
    bumi, untuk pengajuan yang pertama kali;
  5. asli
    RIB yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang
    serta diberikan stempel perusahaan, disetujui dan ditandasahkan oleh
    pejabat Instansi Pembina Sektor sesuai format sebagaimana ditetapkan
    dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam
    bentuk softcopy (dalam format excel); dan
  6. contoh atau spesimen
    tandatangan pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan yang diberikan
    wewenang untuk menandatangani RIB, dalam hal pengajuan yang pertama
    kali atau terdapat perubahan pimpinan/manajer/para pejabat perusahaan.
Pasal 4

(1) Atas
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur
Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian.
(2) Atas
hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
permohonan diterima dengan lengkap.
(3) Dalam
hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas
Kepabeanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha
Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi
Panas Bumi dan/atau PPN Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk
Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha
Eksplorasi Panas Bumi pada Tahun Anggaran 2011.
(4) Dalam
hal permohonan tidak disetujui, Direktur Jenderal u.p. Direktur
Fasilitas Kepabeanan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
dengan menyebutkan alasannya.
(5) Surat
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
Pasal 5

(1) Atas
Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas
Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi dan/atau PPN Ditanggung
Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi
Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi pada
Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat
dilakukan perubahan sebelum diimpor.
(2) Perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atas barang yang telah
dilakukan importasinya.
(3) Perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas :

  1. data mengenai pelabuhan tempat pembongkaran; atau
  2. data mengenai jumlah dan/atau jenis barang dalam RIB.
(4) Untuk
dapat melakukan perubahan atas Surat Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha mengajukan Surat
Permohonan Perubahan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas
Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.
(5) Dalam
hal permohonan perubahan mengenai data pelabuhan tempat
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan :

  1. Bill Of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB);
  2. Invoice; dan/atau
  3. dokumen terkait lainnya.
(6) Dalam
hal permohonan perubahan mengenai data jumlah dan/atau jenis barang
dalam RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan perubahan RIB
yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Instansi Pembina Sektor.
(7) Atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal u.p.
Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan
diterima dengan lengkap.
(8) Dalam
hal permohonan perubahan disetujui, persetujuan perubahan diberikan
dalam bentuk :

  1. Surat
    Pemberitahuan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur
    Jenderal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan
    Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), untuk
    perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
  2. Surat Keputusan Menteri Keuangan, untuk perubahan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(9) Dalam
hal permohonan tidak disetujui, Direktur Jenderal u.p. Direktur
Fasilitas Kepabeanan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
dengan menyebutkan alasannya.
Pasal 6

(1) Untuk
penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang mendapat
fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pengusaha wajib menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang dengan
mencantumkan nilai PPN yang terutang pada butir jenis pungutan dalam
kolom “Ditanggung Pemerintah”.
(2) Pemberitahuan
Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

  1. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka
    Impor (SSPCP), dalam hal terdapat pungutan impor yang harus dibayar;
  2. dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan
    yang berlaku; dan
  3. Surat
    Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan/atau dalam Pasal 5 ayat (8) jika
    terjadi perubahan.
(3) Atas
Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan membubuhkan cap
“PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 22/PMK.011/2011
”,
nama, NIP dan paraf pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pabean pada semua lembar Pemberitahuan Impor Barang dan SSPCP.
(4) Cap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
(5) Pemberitahuan
Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai sebagai dasar
untuk pencatatan penerimaan PPNDTP dan dialokasikan sebagai belanja
subsidi pajak dalam jumlah yang sama.
Pasal 7

(1) Kantor
Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3), wajib :

  1. meneliti dan memotong fasilitas PPNDTP;
  2. menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan
    secara khusus berkas PIB PPNDTP; dan
  3. membuat
    laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
    paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan dilampiri salinan
    Pemberitahuan Impor Barang dan SSPCP yang telah diberikan cap
    sebagaimana Pasal 6 ayat (3).
(2) Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) Direktur
Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal menyampaikan Daftar
Jumlah PPNDTP setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Direktur Potensi Kepatuhan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya triwulan.
Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

error: Content is protected