Menimbang :

1. bahwa untuk mendorong pengembangan Kawasan Perdagangan
   Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di Provinsi Aceh, perlu didukung
   dengan pemberian fasilitas perpajakan berupa fasilitas Pajak
   Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah tidak dipungut;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan
   Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan,
   Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran
   Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan
   sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan
   Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak
   Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak dari
   Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan
   Pelabuhan Bebas Sabang;

Mengingat :

Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan,
Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran
Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5277);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI
TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas
   dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas,
   adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
   Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari
   pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah, dan cukai.
2. Kawasan Bebas Sabang adalah kawasan perdagangan bebas dan
   pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
   2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
   Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
   Bebas Sabang menjadi Undang-Undang.
3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
   meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta
   tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di
   dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
4. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh
   orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban
   pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang
   Kepabeanan.
5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
   Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
   penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari
   pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena
   Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas,
   berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan
   pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. dokumen yang harus disampaikan oleh pengusaha kepada
   Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan
   Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
   Mewah Tidak Dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain
   dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Sabang; dan
2. tata cara pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau
   Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak
   Dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam
   Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Sabang,

yang penyerahan Barang Kena Pajaknya dilakukan sebelum tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.

Tata cara Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tata cara pemberian
fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.03/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012
tentang Tata Cara Pengawasan,
Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan
Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang
tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Permohonan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus diajukan dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri
ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA