Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.02/2013
   tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen
   dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2013
   tentang Tata
   Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Surplus Bank
   Indonesia Bagian Pemerintah, telah diatur ketentuan mengenai tata cara
   penyetoran penerimaan negara bukan pajak dividen dan surplus
   Bank
   Indonesia bagian pemerintah;
2. bahwa untuk mengatur kembali pembayaran
   penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan kekayaan negara
   yang dipisahkan yang berasal dari dividen, surplus Bank Indonesia
   bagian pemerintah, surplus Lembaga Penjamin
   Simpanan bagian pemerintah, bagian laba pemerintah pada Lembaga
   Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak
   yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada
   Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu diatur ketentuan mengenai
   tata cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari hasil
   pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
   Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil Pengelolaan
   Kekayaan Negara yang Dipisahkan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
   Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
   Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
   Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4962);
4. Undang-Undang
   Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
   Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
   96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana
   telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan
   Peraturan Pemerintah Pengganti
   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
   Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun
   2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
6. Undang-Undang
   Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
   Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
   2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
8. Peraturan
   Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
   Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
   Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat
   PNBP
   adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari
   penerimaan perpajakan.
2. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN
   adalah
   badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
   negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
   negara yang dipisahkan.
3. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero
   adalah BUMN
   yang berbentuk Perseroan Terbatas, modalnya terbagi dalam saham yang
   seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
   dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
   keuntungan.
4. Perseroan Terbatas Lainnya adalah perseroan terbatas yang
   sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia kurang dari 51% (lima puluh
   satu persen).
5. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN
   yang
   seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,yang
   bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa
   yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
   keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
   perusahaan.
6. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang
   Nomor
   23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
   dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
7. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS
   adalah
   lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan
   di Indonesia.
8. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya
   disingkat LPEI atau Indonesia Eximbank adalah lembaga keuangan khusus
   yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
   Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9. Dividen Bagian Pemerintah yang selanjutnya disebut Dividen
   adalah
   bagian Pemerintah atas laba BUMN dan Perseroan Terbatas Lainnya.
10. Surplus adalah laba dari hasil kegiatan usaha dalam 1
    (satu) tahun buku.
11. Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah adalah Surplus
    Bank
    Indonesia setelah dikurangi pembagian untuk cadangan tujuan sebesar
    30% (tiga puluh persen), dan cadangan umum sehingga modal dan
    cadangan umum menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh
    kewajiban moneter.
12. Surplus LPS Bagian Pemerintah adalah bagian Surplus dalam
    hal
    akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5%
    (dua koma lima persen) dari total simpanan pada seluruh bank.
13. Bagian Laba Pemerintah pada LPEI adalah Surplus yang
    diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan.
14. PNBP yang Berasal dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan
    Tujuan pada LPEI adalah PNBP yang berasal dari bagian kelebihan
    akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan.
15. Wajib Bayar adalah badan usaha yang berbentuk Persero,
    Perseroan Terbatas lainnya, Perum, Bank Indonesia, LPS, dan LPEI.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS
    adalah
    organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
    direksi atau dewan komisaris dan memegang kekuasaan tertinggi dalam
    Persero.

PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri
atas:

1. Dividen;
2. Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah;
3. Surplus LPS Bagian Pemerintah;
4. Bagian Laba Pemerintah pada LPEI; dan
5. PNBP yang Berasal dari Akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan
   Tujuan pada LPEI.

Wajib bayar membayar PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan yang terutang paling lambat pada saat jatuh tempo.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP dari hasil
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang terutang bertepatan
dengan hari libur, jatuh tempo pembayaran yaitu pada hari kerja
sebelumnya.

Penjadwalan pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut;

1. pembayaran PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang
   dipisahkan yang terutang paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima
   persen), pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. sisa PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang
   dipisahkan
   yang terutang dibayar setiap bulan sesuai dengan hasil pernilaian
   (assessment) terhadap data pendukung dan dibayar paling lambat pada
   bulan November tahun anggaran berjalan.

Untuk memenuhi keuangan negara Direktur Jenderal Anggaran atas nama
Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan penjadwalan
pembayaran PNBP dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) setelah
berkoordinasi dengan Wajib Bayar.

Dalam hal Wajib Bayar ditetapkan untuk menyetor Kewajiban Interim pada
tahun anggaran berjalan, dilakukan paling lambat pada tanggal 27
Desember tahun anggaran berjalan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.02/2013
   tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
   Dividen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2013
   tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Surplus
   Bank Indonesia Bagian Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2013 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA