TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 48/PJ/2010

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
(MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah
negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan
pengelakan pajak;
bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara
Pemerintah
Indonesia dengan Pemerintah negara mitra diatur mengenai Prosedur
Persetujuan Bersama atau lazim disebut dengan Mutual Agreement
Procedure (MAP);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda mengenai Prosedur Persetujuan
Bersama
dimaksud, perlu
ditetapkan prosedur baku sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual
Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda;

Mengingat :

Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 16
Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya
disebut
P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
negara atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak
berganda dan pengelakan pajak.
Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement
Procedure yang
selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam
P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat sebagaimana dimaksud
dalam P3B.
Negara Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang
mempunyai P3B dengan Indonesia yang sudah berlaku efektif .
Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement adalah hasil yang
telah
disepakati oleh Pejabat yang Berwenang dari Indonesia dan Negara Mitra
P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.
Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia adalah Subjek Pajak
dalam
negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh
penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut.
Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B adalah Subjek
Pajak
dalam negeri Negara Mitra P3B berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang menerima atau
memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan di negara
tersebut.
Wajib Pajak Luar Negeri adalah Subjek Pajak luar negeri
berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008, yang menerima atau memperoleh
penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang tersebut.
Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia
berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan.
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan,
yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.
Transfer Pricing adalah penentuan harga yang dilakukan
dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Corresponding Adjustments yaitu koreksi atau penyesuaian
atas
jumlah pajak yang terutang bagi Wajib Pajak suatu negara yang mempunyai
hubungan istimewa dengan Wajib Pajak negara mitra, yang dilakukan oleh
otoritas pajak negara yang bersangkutan sehubungan dengan koreksi
Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas pajak negara mitra
(primary adjustments), sehingga alokasi keuntungan pada dua negara atau
yurisdiksi tersebut konsisten, dengan tujuan untuk menghilangkan
pengenaan pajak berganda.
Dual Residence adalah kondisi yang dihadapi oleh satu
subjek
pajak yang melakukan transaksi lintas negara atau yurisdiksi pada saat
yang sama dianggap menjadi subjek pajak dalam negeri di masing-masing
negara atau yurisdiksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku di masing-masing negara atau yurisdiksi
dimaksud.

Pasal 2

MAP dilaksanakan dalam hal terdapat :

permintaan yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri
Indonesia;
permintaan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang
telah
menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B sehubungan dengan
ketentuan non diskrimasi (non-discrimination) dalam P3B yang berlaku;
permintaan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B; atau
hal yang dianggap perlu oleh dan atas inisiatif Direktur
Jenderal Pajak.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN MAP DARI WAJIB PAJAK
DALAM NEGERI INDONESIA ATAU WARGA NEGARA INDONESIA YANG
MENJADI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI NEGARA MITRA P3B

Pasal 3

(1)

Permintaan
untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dilakukan antara lain dalam hal :

Wajib
Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenakan pajak atau akan dikenakan pajak
karena melakukan praktik Transfer Pricing sehubungan adanya transaksi
dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B yang mempunyai
hubungan istimewa;
Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia menganggap
bahwa tindakan Negara Mitra P3B mengakibatkan atau akan mengakibatkan
pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B sehubungan
dengan keberadaan atau penghasilan bentuk usaha tetap yang dimiliki
oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia di Negara Mitra P3B;
Wajib
Pajak Dalam Negeri Indonesia menganggap bahwa tindakan Negara Mitra P3B
mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai
dengan ketentuan P3B sehubungan dengan pemotongan pajak di Negara Mitra
P3B; atau
Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang juga
merupakan
Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B meminta pelaksanaan
konsultasi dalam rangka MAP untuk menentukan status dirinya sebagai
Wajib Pajak dalam negeri dari salah satu negara tersebut.

(2)

Permintaan
untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b dilakukan dalam hal Warga Negara Indonesia yang telah menjadi
Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B dikenakan atau akan dikenakan
pajak di Negara Mitra P3B yang lebih berat dibandingkan dengan yang
dikenakan oleh Negara Mitra P3B kepada warganegaranya (kasus non
diskriminasi berdasarkan ketentuan P3B yang berlaku).

(3)

Permintaan
untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B yang berlaku.

Pasal 4

(1)	Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan dengan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya mengenai: nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, dan jenis usaha Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang mengajukan permintaan; nama, Nomor Identitas Wajib Pajak, alamat, dan jenis usaha Wajib Pajak di Negara Mitra P3B yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang mengajukan permintaan, khusus dalam hal terkait dengan transaksi Transfer Pricing; tindakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B atau otoritas pajak Negara Mitra P3B, yang telah dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia; penjelasan apakah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia telah mengajukan atau akan mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, permohonan banding kepada badan peradilan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, atas hal-hal yang dimintakan MAP; Tahun Pajak sehubungan dengan permintaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia; penjelasan mengenai transaksi yang telah dilakukan koreksi oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B, yang meliputi substansi transaksi, nilai koreksi, dan dasar dilakukannya koreksi; pendapat Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh otoritas Negara Mitra P3B Indonesia; pihak yang dapat dihubungi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka tindak lanjut atas permintaan untuk melaksanakan MAP yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia; nama kantor pajak Negara Mitra P3B, jika memungkinkan nama unit vertikal kantor pajak Negara Mitra P3B yang terkait dalam hal diketahui oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang mengajukan permintaan MAP; dan ketentuan dalam P3B yang menurut Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tidak diterapkan secara benar dan pendapat Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atas penerapan dari ketentuan P3B tersebut, apabila permintaan MAP berkaitan dengan penerapan ketentuan P3B yang tidak semestinya.
(2)	Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau wakilnya yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang KUP, dan dalam hal ditandatangani oleh kuasa, wajib dilampiri surat kuasa khusus.
(3)	Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B yang berlaku, yang dihitung setelah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B.
(4)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib meneliti kelengkapan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melengkapi dengan dokumen-dokumen perpajakan yang terkait yang terdapat dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak, untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima lengkap.
(5)	Dalam hal permintaan MAP disampaikan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima, yang menyatakan bahwa permintaan untuk melaksanakan MAP tidak lengkap dan meminta Wajib Pajak untuk melengkapi hal-hal yang belum lengkap.
(6)	Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti dan mempertimbangkan permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)	Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut untuk dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan permintaan MAP secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B.
(8)	Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal : permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3); Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan keberatan dimaksud; atau Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas permasalahan yang dimintakan MAP dan tidak mencabut permohonan Banding dimaksud; paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau sejak diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak.
(9)	Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, termasuk meminta dokumen-dokumen pendukung dan informasi yang diperlukan, serta dapat meminta informasi atau bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1)	Permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan dengan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II dengan menyampaikan informasi sekurang-kurangnya mengenai : nama, alamat, dan kegiatan usaha Warga Negara Indonesia yang mengajukan permintaan; tindakan atau pengenaan pajak yang telah dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan tindakan atau pengenaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B dimaksud kepada warga negaranya sendiri; Tahun Pajak sehubungan dengan permintaan yang dilakukan; pihak yang dapat dihubungi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka tindak lanjut atas permohonan yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan; dan nama kantor pajak Negara Mitra P3B, jika memungkinkan nama unit vertikal kantor pajak Negara Mitra P3B yang terkait dalam hal diketahui oleh yang bersangkutan.
(2)	Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam P3B yang berlaku, yang dihitung setelah yang bersangkutan dikenakan atau akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B.
(3)	Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti dan mempertimbangkan permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses lebih lanjut untuk dikonsultasikan dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II mengirimkan permintaan secara tertulis untuk melaksanakan MAP kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra P3B.
(5)	Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal permintaan untuk melaksanakan MAP disampaikan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permintaan untuk melaksanakan MAP dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan dalam P3B Indonesia yang berlaku, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak permintaan untuk melaksanakan MAP diterima.

Pasal 6

(1)	Dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP juga mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat memproses pengajuan permintaan MAP.
(2)	Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum dikeluarkannya keputusan atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Bersama dimaksud dituangkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak.
(3)	Dalam hal pelaksanaan MAP belum menghasilkan Persetujuan Bersama dan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak, Direktur Jenderal Pajak menghentikan pelaksanaan MAP dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diketahui Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

Pasal 7

(1)	Dalam hal dipandang perlu, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B untuk menindaklanjuti permintaan MAP yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B.
(2)	Sebelum dicapainya Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B mengenai isi rancangan Persetujuan Bersama untuk memperoleh konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima isi rancangan Persetujuan Bersama.
(3)	Direktur Jenderal Pajak menyepakati Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B setelah Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B memberikan konfirmasi bahwa yang bersangkutan dapat menerima kesepakatan dimaksud.
(4)	Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan.
(5)	Dalam hal Persetujuan Bersama mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak atau surat keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6)	Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Persetujuan Bersama kepada Wajib Pajak secara tertulis.

Pasal 8

(1)

Direktur
Jenderal Pajak menghentikan pelaksanaan MAP dalam hal :

Wajib
Pajak Dalam Negeri Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang
telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B yang
menyampaikan permintaan untuk melaksanakan MAP :

1)	menyampaikan surat pembatalan permintaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak;
2)	tidak menyetujui isi rancangan Persetujuan Bersama;
3)	tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, atau dokumen yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
4)	menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak; atau

Wajib
Pajak Dalam Negeri Indonesia yang menyampaikan permintaan untuk
melaksanakan MAP mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur
Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

(2)

Direktur
Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Wajib Pajak mengenai penghentian pelaksanaan MAP, paling lama
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak penghentian
diputuskan.

Pasal 9

Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan MAP dari Wajib Pajak Dalam Negeri
Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang Menjadi Wajib Pajak Dalam
Negeri Negara Mitra P3B adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan satu bagian yang
tidak terpisahkan.

BAB III
TATA CARA PENANGANAN PERMINTAAN MAP
DARI NEGARA MITRA P3B

Pasal 10

(1)

Permintaan
untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
dilakukan antara lain dalam hal :

Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Wajib Pajak Luar
Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan
dalam P3B;
terjadi koreksi Transfer Pricing di Indonesia atas
Wajib Pajak Luar
Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia;
Negara Mitra P3B meminta dilakukan Corresponding
Adjustments sehubungan
dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan otoritas Pajak negara
yang bersangkutan atas Wajib Pajak dalam negerinya yang melakukan
transaksi hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia;
terjadi pemotongan pajak oleh Wajib Pajak di
Indonesia sehubungan
dengan penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dianggap tidak
sesuai dengan ketentuan dalam P3B; atau
penentuan negara domisili dari Wajib Pajak yang
mempunyai status
sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dan Wajib Pajak Dalam Negeri
Negara Mitra P3B (Dual Residence).

(2)

Direktur
Jenderal Pajak dapat menolak permintaan MAP yang diajukan oleh
Negara Mitra P3B yang berkaitan dengan koreksi Transfer Pricing yang
dilakukan oleh Negara Mitra P3B yang bersangkutan, dalam hal tidak
terdapat ketentuan mengenai Corresponding Adjustments dalam P3B
Indonesia yang berlaku.

Pasal 11

(1)

Direktur
Jenderal Pajak c.q. Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan
permintaan untuk melaksanakan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang
terkait dengan permintaan dimaksud terdaftar.

(2)

Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai :

nama Negara Mitra P3B yang mengajukan permintaan
untuk melaksanakan MAP;
tanggal diterimanya permintaan MAP;
nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat bentuk
usaha tetap atau Wajib Pajak dalam negeri yang terkait;
nama dan alamat Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra
P3B yang terlibat, dalam hal terjadi kasus Transfer Pricing; dan
nama dan alamat Wajib Pajak terkait serta Tahun Pajak
yang akan dibahas dalam kasus Dual Residence.

Pasal 12

(1)	Direktur Jenderal Pajak menolak permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk permintaan MAP sehubungan dengan Corresponding Adjusments dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait tidak mengajukan permintaan MAP kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2)	Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak meminta pernyataan secara tertulis dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan MAP.

Pasal 13

Dalam hal pokok permintaan MAP dari Negara Mitra P3B adalah pemotongan
atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak di Indonesia yang
dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B, Direktur Peraturan
Perpajakan II menyampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak dimaksud
mengenai permintaan MAP dari Negara Mitra P3B dan dapat meminta
penjelasan mengenai dasar pemotongan atau pemungutan pajak, substansi
transaksi, dan meminta dokumen yang diperlukan melalui Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 14

Dalam menindaklanjuti permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta informasi atau
bantuan dari direktorat lain, unit pelaksana teknis dan/atau unit
vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 15

(1)	Dalam hal permintaan MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terkait dengan bentuk usaha tetap di Indonesia dan bentuk usaha tetap dimaksud juga mengajukan permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat melaksanakan MAP dan memproses permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak.
(2)	Dalam hal pelaksanaan MAP menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum dikeluarkannya keputusan atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Bersama dimaksud dituangkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan atau permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak.
(3)	Dalam hal pelaksanaan MAP belum menghasilkan Persetujuan Bersama dan Wajib Pajak yang terkait dengan permintaan untuk melaksanakan MAP mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada badan peradilan pajak, Direktur Jenderal Pajak menghentikan pelaksanaan MAP dan memberitahukan secara tertulis kepada Negara Mitra P3B yang mengajukan permintaan MAP.

Pasal 16

(1)	Dalam hal dipandang perlu atau atas permintaan Negara Mitra P3B Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B yang bersangkutan untuk menindaklanjuti permohonan MAP yang dilakukan oleh negara mitra dimaksud.
(2)	Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menyepakati Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang terkait terdaftar.
(3)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menyampaikan Persetujuan Bersama secara tertulis kepada Wajib Pajak terkait.
(4)	Dalam hal Persetujuan Bersama mengakibatkan perubahan besarnya pajak yang terutang di Indonesia dalam surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Pembatalan surat ketetapan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat keputusan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)	Dalam hal Persetujuan Bersama berkaitan dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia, tindak lanjutnya dapat dilakukan berdasarkan prosedur atau tata cara pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

(1)

Direktur
Jenderal Pajak dapat menolak atau menghentikan pelaksanaan MAP dalam
hal :

permintaan MAP disampaikan oleh Negara Mitra P3B
setelah batas waktu pelaksanaan MAP sebagaimana ditetapkan dalam P3B;
pokok permohonan yang diajukan oleh Negara Mitra P3B
tidak termasuk ke
dalam ruang lingkup MAP sebagaimana diatur dalam P3B yang berlaku;
Negara Mitra P3B membatalkan permintaan MAP;
permintaan melaksanakan MAP terkait dengan bentuk
usaha tetap di
Indonesia dan bentuk usaha tetap dimaksud mengajukan permohonan
keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atau permohonan banding kepada
badan peradilan pajak;
Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait
dengan permintaan MAP
sehubungan dengan koreksi Transfer Pricing yang dilakukan oleh otoritas
pajak Negara Mitra P3B atas Wajib Pajak Dalam Negerinya, tidak
mengajukan permohonan MAP;
Wajib Pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak
oleh Direktorat
Jenderal Pajak yang menjadi fokus dari permintaan MAP tidak memberikan
seluruh dokumen yang diperlukan;
Direktorat Jenderal Pajak tidak mungkin untuk
mengumpulkan
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan konsultasi dalam
rangka MAP karena telah terlewatinya waktu yang lama setelah penerbitan
surat ketetapan pajak di Indonesia; atau
terdapat indikasi kuat bahwa pelaksanaan konsultasi
dalam rangka MAP tidak akan menghasilkan keputusan yang tepat.

(2)

Dalam
hal Direktur Jenderal Pajak dan Pejabat yang Berwenang dari Negara
Mitra P3B bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan MAP, Direktur
Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Wajib Pajak terkait.

Pasal 18

Tata Cara Penanganan Permintaan MAP dari Negara Mitra P3B adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PELAKSANAAN MAP ATAS INISIATIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pasal 19

Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan permintaan untuk melaksanakan
MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tanpa berdasarkan
permintaan dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau dari Negara
Mitra P3B, untuk:

meninjau ulang (me-review) Persetujuan Bersama yang telah
disepakati sebelumnya karena terdapat indikasi ketidakbenaran informasi
atau dokumen yang diajukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia
maupun Negara Mitra P3B;
meminta dilakukan Corresponding Adjustments atas koreksi
Transfer
Pricing yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib
Pajak Dalam Negeri Indonesia sehubungan dengan transaksi hubungan
istimewa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Negara Mitra P3B;
membuat penafsiran atas suatu ketentuan tertentu dalam P3B
yang diperlukan dalam pelaksanaan P3B yang bersangkutan; atau
melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka
melaksanakan ketentuan P3B.

Pasal 20

Direktur Peraturan Perpajakan II dapat meminta dokumen dan/atau
informasi tambahan yang terkait dengan MAP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, dari Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia atau melalui Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tersebut
terdaftar.

Pasal 21

(1)	Dalam hal Direktur Jenderal Pajak mengajukan permintaan untuk melaksanakan MAP kepada Negara Mitra P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait mengenai : tanggal pengajuan permintaan untuk melaksanakan MAP; nama Negara Mitra P3B yang terkait; pokok-pokok yang diajukan dalam surat permintaan MAP; argumentasi pengajuan permintaan MAP; dan informasi lain yang diperlukan.
(2)	Dalam hal dipandang perlu, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pertemuan konsultasi dengan Pejabat yang Berwenang dari Negara Mitra P3B untuk menindaklanjuti MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(3)	Dalam hal tercapai Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan Persetujuan Bersama secara tertulis kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia terkait.
(4)	Dalam hal pelaksanaan MAP yang berkaitan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia dihentikan tanpa menghasilkan Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitahuan penghentian MAP kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia terkait.

Pasal 22

Tata Cara Pelaksanaan MAP atas Inisiatif Direktur Jenderal Pajak adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA MAP

Pasal 23

(1)	Pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II atau oleh Tim Pelaksana/Delegasi Perunding yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan masukan dari Direktur Peraturan Perpajakan II.
(2)	Direktur Peraturan Perpajakan II memberi masukan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai direktorat, unit pelaksana teknis, dan/atau unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam pelaksanaan MAP untuk menjadi bagian dari Tim Pelaksana/Delegasi Perunding.
(3)	Direktorat Peraturan Perpajakan II atau Tim Pelaksana/Delegasi Perunding menyiapkan posisi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan MAP dan melaksanakan MAP sesuai dengan posisi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 24

(1)	Dalam hal permintaan untuk melaksanakan MAP terkait dengan koreksi Transfer Pricing, Direktur Jenderal Pajak dapat membentuk Tim Khusus yang mempunyai tugas menyiapkan posisi (position paper) Direktorat Jenderal Pajak, melakukan koordinasi serta supervisi atas unit-unit yang terkait dengan permintaan untuk melaksanakan MAP yang terkait dengan koreksi Transfer Pricing, dan menjadi anggota delegasi perunding dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP.
(2)	Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dan unit pelaksana pemeriksaan yang terkait dengan koreksi Transfer Pricing yang akan dibahas dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi dalam rangka MAP.
(3)	Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta data, informasi atau dokumen yang diperlukan terkait dengan koreksi Transfer Pricing kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang terkait dengan permintaan untuk melaksanakan MAP.
(4)	Dalam hal Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak dapat menghentikan pelaksanaan MAP tersebut.

Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak mengembalikan dokumen Wajib Pajak yang
disampaikan dalam rangka pelaksanaan MAP dalam hal :

pelaksanaan MAP batal untuk dilaksanakan atau dihentikan;
atau
telah dicapai Persetujuan Bersama dengan Negara Mitra P3B.

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

TAX REGULATIONS

TATA CARA PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE) BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Contact Company

021 – 2940 2885

citaskonsultanglobal@gmail.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Quick Link

Newsletter