Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.03/2009
tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian,
Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain
Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke
Kawasan Bebas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang harus ditegaskan sehubungan dengan pelaksanaan
   Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang
   selanjutnya
   disebut dengan Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam
   wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari
   Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak
   Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
   meliputi
   wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat
   tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya
   berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disebut
   dengan
   TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan
   Berikat.
4. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau
   lapangan
   atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk
   menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
5. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang
   kepabeanan
   yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam
   Undang–Undang
   Kepabeanan.
6. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh
   orang
   dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang
   ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
7. Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone yang selanjutnya
   disebut
   dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan dalam
   rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari
   Kawasan Bebas, yang terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

   1)	PPFTZ-01 untuk: a) pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; b) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas Ke Luar Daerah Pabean; c) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
   2)	PPFTZ-02 untuk: a) pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Kawasan Bebas; b) pemasukan barang dari Kawasan Bebas lainnya Ke Kawasan Bebas; c) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat; d) pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lainnya.
   3)	PPFTZ-03 untuk pemasukan barang dari TLDDP ke Kawasan Bebas.

8. Inward Manifest adalah Pemberitahuan Pabean atas
   kedatangan sarana pengangkut ke Kawasan Bebas.
9. Outward Manifest adalah Pemberitahuan Pabean atas
   keberangkatan sarana pengangkut dari Kawasan Bebas.
10. Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari
    pejabat/pegawai
    Direktorat Jenderal Pajak pada PP FTZ-03 atas pemasukan Barang Kena
    Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas,
    berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan
    pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.
11. Dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak
    sebagaimana dimaksud pada huruf j adalah:

    1)	Dokumen PPFTZ-03;
    2)	Inward Manifest; dan
    3)	Dokumen pelengkap pabean, yang terdiri: a) Fotokopi Faktur Pajak Standar (lembar pembeli) yang telah diberi cap “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2009”; b) Fotokopi Bill of Lading atau Airway Bill; c) Fotokopi Faktur Penjualan atau invoice; dan d) Asli surat kuasa pengurusan kepabeanan dari Pengusaha kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK dalam hal pengurusan kepabeanan dilakukan oleh PPJK.

12. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan
    PPN
    adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
    Penjualan atas Barang Mewah.
13. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan yang selanjutnya
    disebut
    KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di
    bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor
    Wilayah
    Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau yang bertugas melakukan pengelolaan
    Kawasan Bebas.
14. Unit Pelaksana Kawasan Bebas yang selanjutnya disebut
    UPKB
    adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah
    dan bertanggung jawab langsung kepada KPP, yang khusus ditunjuk untuk
    melaksanakan kegiatan endorsement, perekaman, pemberkasan dan analisa
    dokumen pemberitahuan pabean di Kawasan Bebas.
15. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV yang
    selanjutnya
    disebut dengan Kasi PK IV adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak
    setingkat Eselon IV di KPP yang bertugas khusus untuk melaksanakan
    kegiatan endorsement, perekaman, pemberkasan dan analisa dokumen
    pemberitahuan pabean di Kawasan Bebas.
16. Pelaksana bagian endorsement yang selanjutnya disebut
    dengan
    Petugas Endorsement adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP
    yang bertugas untuk melakukan Endorsement atas dokumen PPFTZ-03 yang
    ditempatkan di Kantor Pabean di Pulau Bintan atau Pulau Batam.
17. Pelaksana bagian perekaman yang selanjutnya disebut
    dengan
    Pelaksana Perekaman adalah pelaksana di KPP yang bertugas melakukan
    perekaman dokumen PPFTZ yang ditempatkan di UPKB di Pulau Bintan atau
    Pulau Batam.
18. Pelaksana bagian pemberkasan yang selanjutnya disebut
    dengan
    Pelaksana Pemberkasan adalah pelaksana di KPP yang bertugas melakukan
    pemberkasan dokumen PPFTZ yang ditempatkan di UPKB di Pulau Bintan atau
    Pulau Batam.
19. Pelaksana bagian analisa yang selanjutnya disebut dengan
    Pelaksana Analisa adalah pelaksana di KPP yang bertugas melakukan
    analisa dokumen PPFTZ yang ditempatkan di UPKB di Pulau Bintan atau
    Pulau Batam.
20. Pemasukan Barang Kena Pajak berwujud dari TLDDP atau dari
    Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau
    bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan
    Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
    Mewah.
21. Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa
    Kena Pajak
    dari TLDDP atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, tidak
    dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
22. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
    Nilai dan
    Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud
    pada huruf t diberikan apabila:

    1)	Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas;
    2)	Dokumen PPFTZ-03 telah didaftarkan pada kantor pabean; dan
    3)	Dokumen PPFTZ-03 telah memperoleh Endorsement dari Petugas Endorsement.

23. Atas pemasukan Barang Kena Pajak berwujud dari TLDDP ke
    Kawasan
    Bebas wajib dibuatkan Faktur Pajak Standar sesuai peraturan
    perundang-undangan di bidang perpajakan.
24. Saat pembuatan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud
    pada
    huruf w adalah paling lama pada saat pengiriman Barang Kena Pajak ke
    Kawasan Bebas.
25. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau
    Jasa
    Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf u wajib dibuatkan Faktur
    Pajak Standar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
26. Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud w dan huruf y
    harus
    diberi cap “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN
    2009” oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
    penyerahan.
27. Proses endorsement pemberitahuan pabean dilakukan paling
    lama 1
    (satu) hari kerja sejak dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf
    k diterima lengkap oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang
    ditempatkan di kantor pabean yang wilayah kerjanya meliputi pelabuhan
    atau bandar udara yang ditunjuk.
28. Dalam hal pemberitahuan pabean tidak sesuai dengan
    dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka endorsement, Barang
    Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang
    ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tidak dapat diberikan
    fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
    Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut.
2. Tata Cara Endorsement atas Penyerahan Barang Kena Pajak
   Berwujud
   dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, Pemberkasan
   Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean di Kawasan Bebas,
   Perekaman Pemberitahuan Pabean, Pelaksanaan Analisa Data Pemberitahuan
   Pabean dan bentuk formulir yang digunakan adalah sebagaimana terlampir
   dalam Surat Edaran ini.

   a.	Lampiran I	:	Tata Cara Endorsement atas Dokumen PPFTZ-03 atas Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
   b.	Lampiran II	:	Tata Cara Pemberkasan Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean di Kawasan Bebas.
   c.	Lampiran III	:	Tata Cara Perekaman Dokumen PPFTZ di Kawasan Bebas.
   d.	Lampiran IV	:	Tata Cara Pelaksanaan Analisa Data Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas.
   e.	Lampiran V	:	Analisa Arus Barang dari dan ke Kawasan Bebas.
   f.	Lampiran VI	:	Penelitian Kebenaran Dokumen PPFTZ-03.
   g.	Lampiran VII	:	Perekaman Dokumen PPFTZ.
   h.	Lampiran VIII	:	Bentuk Register Harian Penerimaan Dokumen Pemberitahuan Pabean.
   i.	Lampiran IX	:	Bentuk Register Harian Perekaman Dokumen Pemberitahuan Pabean.
   j.	Lampiran X	:	Bentuk Laporan Analisa Arus Barang.
   k.	Lampiran XI	:	Formulir PPFTZ-01.
   l.	Lampiran XII	:	Formulir PPFTZ-02.
   m.	Lampiran XIII	:	Formulir PPFTZ-03.

 
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat
   Jenderal Pajak.