Follow Us :

TAX REGULATIONS

Peraturan Menteri Keuangan
No. 203/PMK.011/2008

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

 

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203/PMK.011/2008

TENTANG

TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
        
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
    Undang-Undang
    Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4755);
  2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini yang dimaksud dengan:
  1. Orang adalah orang
    pribadi atau badan hukum.
  2. Pengusaha Pabrik adalah
    orang yang mengusahakan pabrik.
  3. Sigaret adalah hasil
    tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas
    dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan
    pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  4. Sigaret Kretek Mesin
    yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam
    pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun
    tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari
    pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk
    penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau
    sebagian menggunakan mesin.
  5. Sigaret Putih Mesin
    yang selanjutnya disebut SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya
    tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam
    pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya
    dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita
    cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
  6. Sigaret Kretek Tangan
    yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya
    dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa
    memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari
    pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran,
    sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
  7. Sigaret Kretek Tangan
    Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam
    pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun
    tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya
    mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan
    untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa
    menggunakan mesin.
  8. Sigaret Putih Tangan
    yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya
    tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam
    proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan
    untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa
    menggunakan mesin.
  9. Sigaret Putih Tangan
    Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam
    pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan
    yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan
    filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan
    pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
  10. Sigaret Kelembak Menyan
    yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya
    dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa
    memperhatikan jumlahnya.
  11. Cerutu yang selanjutnya
    disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran
    daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa
    dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti
    atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  12. Rokok Daun atau Klobot
    yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan
    daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara
    dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan
    pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  13. Tembakau Iris yang
    selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun
    tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan
    pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
  14. Hasil Pengolahan
    Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau
    yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam
    angka 4 sampai dengan angka 13 yang dibuat secara
    lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa
    mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam
    pembuatannya.
  15. Kantor Direktorat
    Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor
    Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
    dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  16. Importir Barang Kena
    Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah
    orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan Barang Kena
    Cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
  17. Batasan harga jual
    eceran per batang atau gram adalah rentang harga jual eceran per batang
    atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan
    Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.
  18. Harga Transaksi Pasar
    adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat
    konsumen akhir.
  19. Produksi Pabrik adalah
    produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung
    berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.
  20. Batasan Jumlah Produksi
    Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau
    yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu
    tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
  21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  23. Pejabat bea dan cukai
    adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk
    dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
    berdasarkan Undang-Undang Cukai.
BAB II
PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK

Pasal 2

(1)

Pengusaha Pabrik hasil tembakau
dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan
masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau,
sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2)

Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil
tembakau wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat
Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui
Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha
Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.

(3)

Dalam hal hasil produksi dalam satu tahun takwim kurang
dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan
Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat
mengajukan permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha
Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.

(4)

Permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik
hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling
lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan
pita cukai pertama kali diajukan.    
     

(5) Atas
permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor menetapkan keputusan
menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima
secara lengkap.
(6) Dalam
hal permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau
sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan
keputusan penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
(7) Dalam
hal permohonan untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor memberikan
surat dengan menyebutkan alasan penolakan.
(8) Penurunan
Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan
Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.  
BAB III
TARIF CUKAI

Pasal 3

(1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan
menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang atau gram
hasil tembakau.
(2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didasarkan :

  1. golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
    ayat (1); dan
  2. Batasan harga jual eceran per batang atau gram yang
    ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 4

(1) Penetapan Batasan harga jual eceran per batang
atau gram dan tarif cukai perbatang atau gram setiap jenis hasil
tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan ini.
(2) Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif
cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah
produksi, dan:

  1. harga jual eceran yang ditetapkan berdasarkan
    ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan masih
    berlaku, yang ditetapkan oleh Kepala Kantor kecuali harga jual eceran
    hasil tembakau yang diberikan kepada karyawan Pabrik dan pihak ketiga;
  2. harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha
    Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau
  3. harga jual eceran yang mengalami kenaikan.
Pasal 5

(1) Untuk penggolongan dalam Batasan harga jual
eceran per batang atau gram, hasil akhir perhitungan harga jual eceran
per batang atau gram dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp
1,00 (satu rupiah).
(2) Harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b atau huruf c dibulatkan ke atas dalam
kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kemasan.
Pasal 6

Harga jual eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau
Importir tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih
berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dalam satuan batang
atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

Pasal 7

Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
masing-masing Pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan
oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan
tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 8

(1) Keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil
tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dinyatakan batal, apabila
selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik hasil
tembakau atau Importir yang bersangkutan :

  1. tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya
    dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai; atau
  2. tidak pernah merealisasikan ekspor hasil tembakaunya
    dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai
    yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan
    ekspor.
(2) Untuk dapat menggunakan kembali penetapan tarif
cukai hasil tembakau atas merek hasil tembakau yang dinyatakan batal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pabrik hasil tembakau
atau Importir harus mengajukan kembali permohonan mengenai penetapan
tarif cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir
tidak dapat menurunkan harga jual eceran yang masih berlaku atas merek
hasil tembakau yang dimilikinya.
Pasal 9

(1)

Dalam hal Harga Transaksi Pasar
telah melampaui Batasan harga jual eceran per batang atau gram
diatasnya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir
mengajukan penyesuaian tarif cukai.

(2)

Dalam hal Harga Transaksi Pasar
berada pada posisi Batasan harga jual eceran per batang atau gram
tertinggi pada masing-masing jenis hasil tembakau telah melampaui 5%
(lima persen) dari harga jual eceran yang berlaku atau harga yang
tercantum dalam pita cukai, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau
Importir wajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan harga jual
eceran sebagai dasar perhitungan PPN hasil tembakau.

(3) Apabila berdasarkan
hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai pada wilayah dan dalam periode
pemantaun tertentu kedapatan Harga Transaksi Pasar telah melampaui
Batasan harga jual eceran per batang atau gram sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual
eceran yang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Cukai atas nama Direktur
Jenderal memberitahukan hal tersebut kepada Pengusaha Pabrik
hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan dengan surat
pemberitahuan.
(4)

Apabila dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pabrik hasil tembakau,
Importir, atau kuasanya tidak memberikan sanggahan atau mengajukan
Permohonan, Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal memberitahukan
hal tersebut kepada Kepala Kantor untuk melakukan Penetapan
penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

     

Pasal 10

Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram
untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil
tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan harga jual eceran
per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan
merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam
negeri.

Pasal 12

(1) Kepala Kantor wajib melakukan penagihan atau
kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya,
yang pelaksanaan pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, yang terjadi akibat :

  1. kenaikan golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan/atau
  2. Penggolongan harga jual eceran per batang atau gram
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
(2) Atas kekurangan perhitungan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai sanksi administrasi
berupa denda.
Pasal 13

lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Lampiran II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Lampiran III
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil
tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Kepala Kantor
menetapkan tarif cukai untuk masing-masing harga jual eceran yang masih
berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.04/2005
tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007,
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005
tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari
2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, menerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

error: Content is protected