Menimbang :

1. bahwa dalam rangka menuju sistem tarif cukai hasil tembakau
   yang sederhana, perlu kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang
   berkesinambungan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor
   11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
   Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau
   rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk
   dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang
   digunakan dalam pembuatannya.
4. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah
   sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau
   bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang
   dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter,
   pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan
   pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
5. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disebut SPM adalah
   sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,
   kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan,
   pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran,
   sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian
   menggunakan mesin.
6. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah
   sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau
   bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang
   dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam
   kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai,
   tanpa menggunakan mesin.
7. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat
   SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih,
   atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya
   yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan
   filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan
   pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah
   sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,
   kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari
   pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai
   dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF
   adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih,
   kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari
   pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk
   penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan
   mesin.
10. Sigaret Kelembak Menyan yang selanjutnya disebut KLM adalah
    sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau
    kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
11. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau
    yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak,
    dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai,
    tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
    dalam pembuatannya.
12. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah
    hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot),
    atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa
    mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam
    pembuatannya.
13. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil
    tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai,
    tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
    dalam pembuatannya.
14. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya
    disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau
    selain yang disebut dalam angka 4 sampai dengan angka 13 yang dibuat
    secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen,
    tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
    dalam pembuatannya.
15. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
    disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
    Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat
    Jenderal Bea dan Cukai.
16. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang
    selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang
    memasukkan Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah
    pabean.
17. Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah
    rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis
    hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan
    Importir yang ditetapkan Menteri.
18. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi
    penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
19. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis
    hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.
20. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari
    masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen
    pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran
    berjalan.
21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
23. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
    Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan
    tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus
dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Harga jual eceran merek baru dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau
Importir tidak boleh lebih rendah dari harga jual eceran yang masih
berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya dalam satuan batang
atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

Tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
masing-masing Pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan
oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan
tarif cukai hasil tembakau.

Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram
untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dapat menurunkan
harga jual eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang
dimiliknya.

Harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil
tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan harga jual eceran
per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan
merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam
negeri.

Terhadap Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang Produksi Pabrik dalam
tahun takwim 2010 telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang
berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang
bersangkutan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pengusaha Pabrik hasil tembakau wajib melakukan penyesuaian
   golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan melakukan penyesuain tarif
   cukai hasil tembakau;
2. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud
   pada huruf a, mulai berlaku setelah 6 (bulan) sejak tanggal keputusan
   mengenai penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau
   sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan tidak melebihi tahun takwim 2010.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini :

1. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai untuk
   masing-masing tarif cukai yang masih berlaku berdasarkan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008
   tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan diberlakukan mulai tanggal 1
   Januari 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini;
2. penetapan tarif cukai oleh kepala Kantor berdasarkan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008
   tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau masih berlaku sampai dengan tanggal
   31 Desember 2009.

lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Lampiran II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Lampiran III
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil
tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Ketentuan mengenai Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan
tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan ketentuan mengenai tarif cukai dan batasan harga jual
eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau
yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2010.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
 
ttd.
              
       
PATRIALIS AKBAR