Menimbang :    

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 angka 1 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

Mengingat :
    

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
   Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
   130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Menetapkan :  

PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH.
    

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
   selanjutnya
   disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
   dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
   kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
   pertambangan.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
   adalah
   Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
   Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
   Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut
   Pemerintah Daerah, adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah
   kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
   kabupaten/kota.
4. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya
   disebut
   Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1985 tentang
   Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12 Tahun 1994.
5. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang
   selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun
   2009.
6. Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan
   pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
   penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang
   terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
   pengawasan penyetorannya.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri memberikan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 ke
Pemerintah Daerah.
   

Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Direktorat Jenderal Pajak
dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak.
  

Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan
PBB-P2 oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1), yang berkaitan dengan kompilasi:

1. peraturan pelaksanaan PBB-P2, paling lambat tanggal 30
   November 2010;
2. SOP terkait PBB-P2, paling lambat tanggal 30 November 2010;
3. struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal
   Pajak
   terkait pemungutan PBB-P2, paling lambat tanggal 30 November 2010;
4. data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya, paling
   lambat tanggal 31 Januari Tahun Pengalihan;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Nilai
   Jual
   Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun waktu
   10 (sepuluh) tahun sebelum Tahun Pengalihan, paling lambat tanggal 31
   Desember sebelum Tahun Pengalihan;
6. salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai
   Tanah
   dalam bentuk softcopy, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Tahun
   Pengalihan;
7. hasil penggandaan basis data PBB-P2, paling lama 3 (tiga)
   bulan sebelum Tahun Pengalihan; dan
8. hasil penggandaan sistem aplikasi terkait PBB-P2, paling
   lama 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Pengalihan.

Batas waktu penyelesaian Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai
pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), paling lambat tanggal 30
November 2010.

Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan
PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) berkaitan dengan:

1. sarana dan prasarana, paling lambat tanggal 30 November
   sebelum Tahun Pengalihan;
2. struktur organisasi dan tata kerja pemungutan PBB-P2,
   paling lambat tanggal 30 November sebelum Tahun Pengalihan;
3. sumber daya manusia, paling lambat tanggal 30 November
   sebelum Tahun Pengalihan;
4. Peraturan Daerah, paling lambat tanggal 30 Juni sebelum
   Tahun Pengalihan;
5. Peraturan Kepala Daerah, dan SOP, paling lambat tanggal 31
   Oktober sebelum Tahun Pengalihan;
6. kerjasama dengan pihak terkait, paling lambat tanggal 30
   November sebelum Tahun Pengalihan; dan
7. pembukaan rekening PBB-P2 pada bank yang sehat, paling
   lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan.

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah
melakukan sosialisasi mengenai pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.
 

Pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tahapan persiapan
pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari Pemerintah ke Pemerintah
Daerah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
 

Usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang disampaikan Direktur Jenderal
Pajak kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum
Tahun Pengalihan, penetapan penghapusan piutang PBB-P2 tersebut masih
menjadi kewenangan Menteri Keuangan.
 

Segala biaya yang diakibatkan sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan
kewenangan pemungutan PBB-P2 yang terkait dengan Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah dibebankan pada
anggaran masing-masing.
   

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

GAMAWAN FAUZI
    

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
        
       
ttd.     
      
     
     
PATRIALIS AKBAR