1. Revisi rincian rencana penerimaan PBB per sektor (kecuali
   Sektor Pertambangan Migas) dan BPHTB tahun anggaran 2009 per
   kabupaten/kota/KPP Pratama disusun dengan memperhatikan usulan dari
   masing-masing Kanwil DJP sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak
   Nomor S-46/PJ.08/2009 tanggal 10 Februari 2009 hal Revisi Surat
   Direktur Jenderal Pajak Nomor S-43/PJ.08/2009 tentang Breakdown Rencana
   Penerimaan PBB dan BPHTB T.A. 2009 berdasarkan Keputusan Direktur
   Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ/2009, serta penyesuaian terhadap
   target penerimaan pajak dalam Dokumen Stimulus yang telah disepakati
   oleh Pemerintah dan DPR RI.
2. Usulan Revisi rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun
   anggaran 2009 per kabupaten/kota/KPP Pratama/Kanwil DJP selengkapnya
   adalah sebagaimana lampiran surat edaran ini.
3. Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka rincian rencana
   penerimaan PBB dan BPHTB yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Edaran
   Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-3/PJ/2009 dinyatakan tidak berlaku
   lagi.
4. Seterimanya surat edaran ini diminta agar Saudara segera
   menyampaikan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tersebut kepada para
   Kepala KPP Pratama di wilayah kerja Saudara untuk selanjutnya para
   Kepala KPP Pratama melakukan koordinasi dengan pemerintah
   kabupaten/kota setempat dalam rangka pengamanan penerimaan PBB dan
   BPHTB tahun anggaran 2009.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Pajak;
3. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Ditjen Pajak.