1. KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP
   WP Besar, Kanwil DJP
   Jakarta Khusus, dan KPP Madya meliputi seluruh  WP
   yang terdaftar di
   KPP tersebut per 31 Desember 2010;
2. KPP Pratama diprioritaskan terhadap 1.500
   (seribu lima ratus) WP terbesar penentu penerimaan.

Dalam
hal profil WP terdapat WP yang berstatus cabang/lokasi, bendahara,
joint operation
dan lainnya yang hanya mempunyai kewajiban SPT Masa, maka yang
menjadi
dasar penerbitan surat himbauan adalah hanya atas WP yang
berstatus
domisili/pusat saja. Untuk selanjutnya profil WP yang dimaksud
di atas
disebut Profil WP Wajib SPT;

*)  KPP selain KPP Madya

1. Dalam hal
   KPP menerbitkan dan mengirimkan Surat Himbauan lebih dari 1 (satu)
   surat terhadap 1
   (satu) WP untuk tahun pajak yang sama, maka penghitungan jumlah
   Surat Himbauan tersebut dihitung hanya 1 (satu) surat;
2. Dalam hal WP
   menyampaikan pembetulan SPT lebih dari 1 (satu ) kali untuk tahun
   pajak yang sama,
   maka penghitungan jumlah pembetulan SPT tersebut dihitung hanya
   1 (satu) kali pembetulan;

1. Melakukan
   inventarisasi atas Profil WP Wajib SPT dari profil WP yang wajib
   dibuat sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 4;
2. Menyempurnakan profil WP Wajib SPT sesuai
   dengan data
   terbaru/terkini sebagai tambahan data yang telah diperoleh;
3. Melakukan
   penelitian kembali atas data permanen dalam Profil WP Wajib
   SPT sesuai dengan
   data dan informasi terkait dengan WP yang diperoleh dari
   berbagai pihak;
4. Menganalisis
   data dan informasi dari hasil pengujian data permanen, data
   akumulatif dan data
   lainnya dalam Profil WP Wajib SPT untuk menentukan WP yang
   akan dihimbau serta penggalian dan penghitungan potensi
   pajaknya;
5. Menginventarisir perbedaan data dan informasi
   antara SPT dengan
   profil WP, serta menghitung besarnya potensi pajak;
6. Meyakinkan
   kebenaran data pada huruf d dan e di atas sebagai dasar penerbitan
   surat himbauan kepada WP;
7. Menentukan WP yang akan dihimbau;
8. Menetapkan
   jumlah Surat Himbauan yang akan diterbitkan dan dikirimkan kepada
   WP dengan jumlah
   paling sedikit sebagaimana target yang telah ditetapkan pada romawi
   II angka 1 dan angka 2;
9. Mengirimkan
   surat konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan
   SPT kepada WP
   untuk melakukan pembetulan SPT dengan format sebagaimana
   dalam lampiran 1 surat edaran ini;
10. Memonitor
    tindak lanjut serta respon dari WP atas surat himbauan yang
    telah dikirimkan;
11. Membuat
    administrasi pengawasan atas surat himbauan yang telah dikirimkan
    dan pembetulan SPT
    yang disampaikan WP dengan format sebagaimana dalam lampiran
    2 surat edaran ini.

1. Mengawasi pembuatan profil WP yang wajib dibuat
   oleh setiap KPP;
2. Memberikan
   asistensi kepada KPP dalam menganalisis profil WP, sehingga
   menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar untuk
   menerbitkan Surat Himbauan;
3. Mengawasi
   pelaksanaan penerbitan dan pengiriman Surat Himbauan serta
   pembetulan SPT yang disampaikan WP;
4. Memantau
   pencapaian target penerbitan dan pengiriman Surat Himbauan
   serta pembetulan SPT yang disampaikan WP.