PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

18 November 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE – 27/BC/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 181/PMK.011/2009
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor P-43/BC/2009
tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai
Hasil Tembakau, dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

Bahwa dalam PMK Nomor 181/PMK.011/2009,
diatur hal-hal yang baru berkaitan dengan tarif cukai hasil tembakau
antara lain:

Perubahan
tarif cukai untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, dan
SPTF sesuai dengan Lampiran II PMK 181/PMK.011/2009.
Penyesuaian
tarif cukai atas Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang mengalami
kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk tahun 2010,
mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan mengenai
penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dan tidak
melebihi tahun takwim 2010.
Penegasan tentang penetapan tarif
cukai atas merek hasil tembakau yang pernah ditetapkan namun sudah
tidak berlaku yaitu harus memenuhi ketentuan:

hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan
berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir;
tarif
cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari
penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; dan
harga jual
eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan harga jual
eceran yang terakhir ditetapkan oleh Kepala Kantor atau diberitahukan
oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

Terhadap merek
hasil tembakau yang pernah terkait dengan tindak pidana di bidang
cukai, penetapan kembali hanya dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun
sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.
Terhadap hasil tembakau jenis TIS, KLB, KLM, CRT, dan
HPTL
walaupun tidak mengalami perubahan tarif cukai, harus ditetapkan
kembali.

Tata cara pemberlakuan penetapan
penyesuaian tarif cukai karena kenaikan golongan pada tahun 2010
sebagai berikut:
Sebagai contoh:

Pabrik “A”, produksi pabrik
berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai
(CK-1) melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang bersangkutan pada
tanggal 25 April 2010,
maka kepala Kantor:

menetapkan Keputusan
Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada tanggal 25
April 2010 dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2010;
dan
menetapkan Keputusan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil
Tembakau pada
tanggal 25 April 2010
dan keputusan ini mulai diberlakukan mulai
tanggal 25 Oktober 2010.

Pabrik “A”, produksi pabrik
berdasarkan
dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) melampaui Batasan Jumlah Produksi
Pabrik yang bersangkutan pada tanggal 25 September 2010,
maka kepala
Kantor:

menetapkan Keputusan Penyesuaian Golongan Pengusaha
Pabrik
hasil tembakau pada tanggal 25
September 2010 dan keputusan ini mulai
berlaku pada tanggal 25
September 2010; dan
menetapkan Keputusan
Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 25 September 2010
dan keputusan ini mulai diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2010.

Perhitungan Penetapan Kembali
Tarif Cukai Hasil Tembakau

Perhitungan
penetapan kembali tarif cukai atas masing-masing merek
hasil tembakau yang HJE-nya masih berlaku dilakukan oleh Kepala Kantor
tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

Sebagai
contoh:

a.	Merek “A” jenis SKT isi 12 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan I. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 200 per batang, HJE Rp 8.900. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 215 per batang, HJE Rp 8.900.
b.	Merek “B” jenis SKM isi 12 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan I. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 290 per batang, HJE Rp 8.050. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 310 per batang, HJE Rp 8.050.
c.	Merek “C” jenis SPM isi 12 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan I. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 185 per batang, HJE Rp 7.500. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 225 per batang, HJE Rp 8.500.
d.	Merek “D” jenis SKT isi 12 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan III. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 40 per batang, HJE Rp 3.550. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 65 per batang, HJE Rp 3.550.
e.	Merek “E” jenis SKM isi 12 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan II. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 210 per batang, HJE Rp 5.350. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 230 per batang, HJE Rp 5.350.
f.	Merek “F” jenis SKM isi 16 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan II. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 175 per batang, HJE Rp 6.475. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 195 per batang, HJE Rp 6.475.
g.	Merek “G” jenis SKT isi 10 batang, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau golongan II. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 80 per batang, HJE Rp 3.575. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 95 per batang, HJE Rp 3.575.
h.	Merek “H” jenis TIS isi 100 gram, merupakan produk Pengusaha Pabrik hasil tembakau tanpa golongan. Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang masih berlaku (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008), tarif cukai Rp 5 per gram, HJE Rp 4.000. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009) oleh kepala Kantor menjadi Rp Rp 5 per gram, HJE Rp 4.000.

Perhitungan
penetapan tarif cukai ”merek
baru” dilakukan oleh Kepala
KPPBC atas Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir didasarkan
atas permohonan Pengusaha Pabrik/Importir.
Sebagai
contoh:

Pabrik
”PR. HH” yang
baru berdiri mengajukan penetapan tarif cukai atas
merek “H” (merek baru) jenis SKM dengan HJE diberitahukan
adalah Rp
5.350 isi
12 batang.
Perhitungan penetapan tarif cukainya adalah sebagai berikut:
HJE
yang diberitahukan adalah Rp 5.350. Jika dibagi isi kemasan 12 batang
maka HJE/batang adalah
Rp 445,8. Besarnya HJE/batang tersebut berada
dalam batasan harga jual eceran per batang atau gram golongan II layer
1 dengan rentang harga jual eceran lebih dari Rp 430 per
batang, maka
penetapan tarif cukainya adalah Rp
230 per batang.

Pabrik
”PR. MM” sudah
lama berdiri, merupakan Pengusaha Pabrik jenis
SKM golongan I,
mengajukan penetapan tarif cukai atas merek ”M” (merek
baru) dengan HJE
diberitahukan adalah Rp
8.050 isi 12 batang.
Perhitungan penetapan tarif cukainya adalah sebagai berikut:
HJE
yang diberitahukan adalah Rp 8.050. Jika dibagi isi kemasan 12 batang
maka HJE/batang adalah
Rp 670,8. Besarnya HJE/batang tersebut berada
dalam batasan harga jual eceran per batang atau gram golongan I layer 1
dengan rentang harga jual eceran lebih dari Rp 660 per batang, maka
penetapan tarif cukainya adalah Rp
310 per batang.

Perhitungan
penetapan penyesuaian tarif cukai.
Sebagai
contoh:

a.	Pabrik ”PR. J” golongan I, jenis SKM, merek “J” dengan HJE per kemasan Rp 8.900, isi 12 batang, dan tarif cukai Rp 310 per batang. Merek tersebut di pasaran dijual sebesar Rp 9.500. Harga Transaksi Pasar tersebut jika dibandingkan dengan HJE per kemasan mengalami kenaikan melebihi 5% yaitu sebesar 6,7%. Pabrik tersebut wajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan harga jual eceran menjadi Rp 9.500. Perhitungan penetapan tarif cukainya adalah sebagai berikut: HJE yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya disesuaikan dan ditetapkan menjadi Rp 9.500. Jika dibagi isi kemasan 12 batang maka HJE/batang adalah Rp 791,6. Besarnya HJE/batang tersebut berada dalam batasan harga jual eceran per batang atau gram golongan I layer 1 dengan rentang harga jual eceran lebih dari Rp 660 per batang, maka penetapan tarif cukainya adalah Rp 310 per batang.
b.	Pabrik ”PR. K” golongan II (golongan II layer 2), jenis SKM, merek “K” dengan HJE per kemasan Rp 5.000, isi 12 batang, dan tarif cukai Rp 195 per batang. Merek tersebut di pasaran dijual sebesar Rp 5.600. Harga Transaksi Pasar jika dibandingkan dengan HJE per kemasan mengalami kenaikan sehingga Harga Transaksi Pasar telah melampaui harga jual eceran per batang atau gram di atasnya. Pabrik tersebut wajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan harga jual eceran menjadi Rp 5.600. Perhitungan penetapan tarif cukainya adalah sebagai berikut: HJE yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya disesuaikan dan ditetapkan menjadi Rp 5.600. Jika dibagi isi kemasan 12 batang maka HJE/batang adalah Rp 466,6. Besarnya HJE/batang tersebut berada dalam batasan harga jual eceran per batang atau gram golongan II layer 1 dengan rentang harga jual eceran lebih dari Rp 430 per batang, maka penetapan tarif cukainya adalah Rp 230 per batang.
c.	Pabrik ”PR. L” golongan II (golongan II layer 2), jenis SKM, merek “L” dengan HJE per kemasan Rp 5.000, isi 12 batang, dan tarif cukai Rp 195 per batang. Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Cukai, merek tersebut di pasaran pada wilayah dan dalam periode pemantauan tertentu kedapatan dijual rata-rata melebihi HJE yaitu Rp 5.600. Harga Transaksi Pasar jika dibandingkan dengan HJE per kemasan mengalami kenaikan sehingga Harga Transaksi Pasar telah melampaui harga jual eceran per batang atau gram di atasnya. Pabrik tersebut wajib mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan harga jual eceran menjadi Rp 5.600. Direktur Cukai memberitahukan kepada Pengusaha Pabrik tersebut. Dalam hal selama 30 hari tidak ada respon dari Pengusaha Pabrik tersebut maka Direktur Cukai memberitahukan kepada Kepala Kantor untuk melakukan penyesuaian tarif cukai. Perhitungan penetapan tarif cukainya adalah sebagai berikut: HJE per kemasan untuk merek ”L” disesuaikan dan ditetapkan menjadi Rp. 5.500 berdasarkan Harga Transaksi Pasar tersebut. Jika dibagi isi kemasan 12 batang maka HJE/batang adalah Rp 466,6. Besarnya HJE/batang tersebut berada dalam batasan harga jual eceran per batang atau gram golongan II layer 1 dengan rentang harga jual eceran lebih dari Rp 430 per batang, maka penetapan tarif cukainya adalah Rp 230 per batang.

Dalam
hal terdapat Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam tahun takwim
2009 produksinya kurang dari batasan jumlah produksi pabrik yang
berlaku bagi Pengusaha Pabrik hasil tembakau, maka Pengusaha Pabrik
hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penurunan golongan kepada
Kepala Kantor paling lambat bulan Januari
tahun 2010 dan
sebelum
dokumen pemesanan pita cukai pertama kali di ajukan pada
bulan Januari
tahun 2010.
Sebagai contoh:

Pabrik ”A” tahun 2009 masuk pada golongan II jenis
SKT.

Jumlah
produksi selama tahun 2009 sebanyak 400 juta batang sampai dengan akhir
Desember 2009. Pabrik ”A” dapat mengajukan
permohonan untuk menurunkan
golongan, ke golongan III di tahun 2010 mulai hari kerja pertama sampai
dengan hari kerja terakhir pada bulan Januari 2010.

Pengajuan
permohonan penurunan golongan pada tanggal 12 Januari 2010. Pabrik
”A”
sampai dengan tanggal 12 Januari 2010 belum pernah mengajukan pemesanan
pita cukai dengan tarif golongan II, maka permohonan
penurunan golongan
menjadi golongan III Pabrik ”A” dapat disetujui.
Pengajuan
permohonan penurunan golongan pada tanggal 12 Januari 2010. Pabrik
”A”
pada tanggal 5 Januari 2010 telah
mengajukan pemesanan pita cukai
dengan tarif golongan II, maka permohonan penurunan golongan menjadi
golongan III Pabrik ”A” ditolak karena telah
mengajukan pemesanan pita
cukai sebagai golongan II.

Atas
P3C pengajuan awal untuk pita cukai kebutuhan bulan Januari 2010
dapat diajukan mulai tanggal 26 November 2009 sampai dengan 10 Desember
2009 dengan menggunakan tarif cukai yang baru sesuai PMK 181/PMK.011/2009
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2009
DIREKTUR JENDERAL

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

TAX REGULATIONS

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Contact Company

021 – 2940 2885

citaskonsultanglobal@gmail.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Quick Link

Newsletter