Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan
nomor 51/PMK.4/2008
tentang Tatacara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi
Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau
Pejabat Bea dan Cukai jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
nomor 25/BC/2009
tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran
dan Surat Paksa, perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian
Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) sebagai
berikut:

1. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
   (SP3DRI) disampaikan pada hari kerja berikutnya setelah dalam jangka
   waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran, dimana
   orang yang berutang belum melunasi kewajibannya.
2. Penyampaian SP3DRI disertai dengan:
1. Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
   Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-25/BC/2009
   tanggal 18 Mei 2009; dan
2. Risalah Penetapan Pejabat sesuai dengan Lampiran I.
3. Dalam melaksanakan angka 2 di atas seksi perbendaharaan
   atau pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan agar melakukan
   pemantuan atas tindak lanjut Surat Teguran yang telah diterbitkan.
   Apabila terdapat Surat Teguran yang sampai dengan hari ke-14 belum
   diselesaikan kewajibannya, maka selanjutnya dilakukan penelitian
   kelengkapan data pendukung yang akan dilampirkan pada SP3DRI
   sebagaimana dimaksud angka 2 di atas. Dalam hal kelengkapan data
   pendukung belum tersedia, seksi perbendaharaan berkoordinasi dan
   meminta data-data penetapan atau risalah penetapan dengan unit terkait
   (Seksi Pabean, PFPD, dsb) sebagai bahan lampiran penyampaian SP3DRI.
4. Dalam hal penetapan dilakukan oleh pejabat bea dan cukai
   diluar Kantor Pabean yang melakukan monitoring penagihan, maka pejabat
   bea dan cukai yang melakukan penetapan:
1. melampirkan risalah penetapan pada saat penyampaian
   tembusan surat penetapan ke Kantor Pabean; atau
2. melampirkan Laporan Hasil Audit.
5. SP3DRI disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
   (KPP) di wilayah orang yang berutang, yaitu KPP yang mengawasi sesuai
   dengan domisili dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi, kepala Kantor
   Pabean harus menyampaikan laporan tindak lanjut Penagihan atas dasar
   SP3DRI sesuai dengan lampiran II yang tidak terpisahkan dari Surat
   Edaran ini, dan disampaikan bersamaan dengan laporan bulanan penagihan
   dan pengembalian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran nomor SE-05/BC/2009
   tanggal 10 Maret 2009.
7. Bahwa untuk memberikan panduan yang jelas dalam
   pelaksanaannya, maka dibuat Standar Operasi Prosedur (SOP) yang
   ditetapkan dalam lampiran III Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Direktorat Jenderal Pajak;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Tenaga Pengkaji dan Kepala Pusat di Lingkungan Direktorat
   Jenderal Bea dan Cukai.