JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 23/PJ/2014
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-27/PJ/2012
TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI
SURAT TAGIHAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
- bahwa ketentuan mengenai pelunasan Bea Meterai telah diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000
tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian; - bahwa dalam hal Wajib Pajak baik pemegang dokumen, penerbit
dokumen maupun pihak yang akan menggunakan dokumen yang dibuat di luar
negeri tidak melakukan pelunasan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan; - bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan,
surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak atas Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah telah diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012
tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat
Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak; - bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan,
surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sebagaimana tersebut
dalam huruf c belum menampung bentuk dan isi nota penghitungan, surat
ketetapan pajak, dan Surat Tagihan Pajak atas Bea Meterai; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012
tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat
Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;
- Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); - Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268); - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan
Pajak;
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012
TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT
KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.
Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012
tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat
Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
| Pasal 1 | ||
| (1) | Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Meterai termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. |
|
| (2) | Untuk kepentingan penetapan Bea Meterai, Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai. |
|
Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012
tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat
Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak diubah menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
A. FUAD RAHMANY