Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   125/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk
   Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
   dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007
   tentang Penetapan
   Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective
   Preferential Tariff (CEPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008,
   telah ditetapkan besarnya
   tarif bea masuk impor barang dari negara-negara ASEAN;
2. bahwa berdasarkan The Roadmap for The Integration of ASEAN
   (RIA),
   ditentukan bahwa terhadap 100% (seratus persen) dari produk-produk yang
   termasuk dalam Inclusion List (IL) tarif bea masuknya harus sudah
   diturunkan menjadi 0% mulai tanggal 1 Januari 2010;
3. bahwa berdasarkan corrigendum of the ASEAN Harmonized Tarif
   Nomenclature (AHTN) Text 2007 yang telah disahkan oleh seluruh negara
   anggota ASEAN sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 233/PMK011/2008
   tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 110/PMK.011/2008 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi
   Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, perlu
   dilakukan perubahan sistem klasifikasi barang dalam rangka skema Common
   Effective Preferential Tariff (CEPT) ;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a, huruf
   b, dan huruf c di atas, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
   12 ayat (2) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
   17 Tahun 2006,
   perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
   Klasifikasi Dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
   Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential
   Tariff (CEPT);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement
   Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik
   Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997
   tentang Pemberitahuan
   Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
   Menteri Keuangan Nomor 346/KMK.04/2003;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002
   tentang Tatalaksana
   Kepabeanan Di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.010/2003;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KMK.010/2006 tentang
   Penetapan
   Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang
   Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.011/2008;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tentang
   Penetapan
   Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka
   Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007
   tentang Penetapan
   Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective
   Preferential Tariff (CEPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008;

 
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT).
 

Mengubah klasifikasi beberapa barang impor sebagaimana ditetapkan
dalam: 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tentang
   Penetapan
   Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka
   Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007
   tentang Penetapan
   Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective
   Preferential Tariff (CEPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008,

sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.

 
Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu
dari Negara-negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos,
Malaysia, Myanmar, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dalam
rangka skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagaimana
ditetapkan dalam:

1.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006
   tentang Penetapan
   Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka
   Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT); dan
2. Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007
   tentang Penetapan
   Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective
   Preferential Tariff (CEPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008,

sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan
Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.
  

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap barang impor yang
dokumen Pemberitahuan Pabean Impor-nya telah mendapatkan nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan.

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif bea masuk dalam rangka skema CEPT yang lebih rendah
   dari tarif
   bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap impor barang yang dilengkapi
   Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat
   berwenang di negara ASEAN bersangkutan.
2. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas CEPT dan nomor
   referensi Form D pada Pemberitahuan Impor Barang; dan
3. Form D lembar asli wajib disampaikan oleh importir pada
   saat pengajuan PIB pada Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini: 

1. Ketentuan mengenai klasifikasi dan besaran tarif bea masuk
   sebagaimana diatur dalam: 

2. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   125/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema
   Common Effective Preferential Tariff (CEPT) dan Pasal 3 Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007
   tentang Penetapan Tarif Bea
   Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective
   Preferential Tariff (CEPT) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.011/2008,
   dinyatakan tidak berlaku.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2010. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
 

           

Diundangkan di Jakarta   
pada tanggal 31 Desember 2009   
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
       
ttd.  
       
PATRIALIS AKBAR