Menimbang :

1. bahwa
   pengaturan mengenai tata cara pemungutan dan
   penyetoran pajak rokok telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 41/PMK.07/2016
   tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
2. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan sebagai
   akibat adanya perubahan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
   Perimbangan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
   Kementerian Keuangan, perlu melakukan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran
   atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
   tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 41/PMK.07/2016
   tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
   Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK.

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 102/PMK.07/2015
   tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);
2. Nomor 41/PMK.07/2016
   tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
   tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA