Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan
   industri properti nasional perlu mengatur kembali batasan dan
   jenis-jenis hunian mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang
   Mewah;
2. bahwa berdasarkan
   pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam
   rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
   dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
   Nomor 145 Tahun
   2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
   Yang
   Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
   kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 12 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   620/PMK.03/2004
   tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan
   Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
   dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3986);
3. Peraturan Pemerintah
   Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang
   Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
   Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
4. Keputusan Presiden
   Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004
   tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan
   Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 137/PMK.011/2008;

Menetapkan :