PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48/PMK.06/2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
128/PMK.06/2007
TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor 64/PUU-IX/2011 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian jangka waktu
Pencegahan dalam rangka Pengurusan Piutang Negara;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor 77/PUU-IX/2011 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49
Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengurusan
piutang Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dilakukan oleh
Panitia Urusan Piutang Negara;
bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
Pencegahan dalam rangka pengurusan Piutang Negara dan tidak
dilaksanakannya lagi pengurusan Piutang Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau
Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007 tentang
Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang
Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007
TENTANG PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.06/2011 diubah sebagai berikut:

Ketentuan
angka 1 dan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan
Negara.
Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara, baik
tingkat pusat maupun cabang.
Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal.
Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal.
Channeling
adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui
perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dimana pemerintah
menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.
Risk sharing
adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui
perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dimana pemerintah dan
perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan berbagi risiko kerugian
apabila terjadi kemacetan.
Penyerah Piutang adalah Instansi
Pemerintah, Lembaga Negara, Komisi Negara, atau Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana
yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk
sharing, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara.
Penanggung
Hutang adalah badan/atau orang yang berhutang menurut peraturan,
perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan/atau orang yang menjamin
penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.
Penjamin Hutang adalah badan/atau orang yang menjamin
penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
Surat
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut
SP3N, adalah surat yang diterbitkan oleh Panitia, berisi pernyataan
menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
Pernyataan
Bersama adalah kesepakatan antara Panitia Cabang dengan Penanggung
Hutang tentang jumlah hutang yang wajib dilunasi, cara-cara
penyelesaiannya, dan sanksi.
Surat Keputusan Penetapan Jumlah
Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia,
yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
Pencegahan adalah larangan bepergian ke luar dari
wilayah Republik Indonesia.
Surat
Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada
Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam
jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak
tanggal diberitahukan.
Juru Sita Piutang Negara adalah Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab kejurusitaan.
Barang Jaminan adalah
harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang
diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.
Harta Kekayaan Lain
adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak diikat sebagai
jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian hutang.
Penilai Internal
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang
diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, yang diberi tugas,
wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian.
Nilai Pasar
adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat
diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti,
antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual,
dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara
layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing
mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati, dan tanpa
paksaan.
Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual
melalui lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.
Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan
barang dalam lelang.
Nilai Pembebanan adalah nilai yang tercantum dalam
akta hipotik/crediet verband/hak tanggungan/fidusia.
Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjualan
tanpa melalui lelang adalah penjualan barang yang dilakukan oleh
Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dengan persetujuan Panitia
Urusan Piutang Negara Cabang.
Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan oleh
Penjamin Hutang untuk mengambil kembali Barang Jaminan.
Pemeriksaan
adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa guna memperoleh
informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
Pemeriksa
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang
diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Pemeriksaan.
Paksa
Badan adalah penyanderaan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu pengekangan kebebasan
untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Hutang atau
pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku harus bertanggung jawab.
Tempat Paksa Badan adalah tempat
tertentu yang tertutup, mempunyai fasilitas terbatas, dan mempunyai
sistem pengamanan serta pengawasan memadai, yang digunakan untuk
pelaksanaan Paksa Badan.

Ketentuan
Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Piutang
Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi
Pemerintah, Lembaga Negara, Komisi Negara, atau Badan-badan Usaha Milik
Negara (BUMN)/Badan-badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan
dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau
risk sharing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan
ayat (1) Pasal 3 diubah, dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)	Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, Komisi Negara, atau Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan-badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
(2)	Dihapus.
(3)	Dihapus.

Pasal
3A dihapus.

Ketentuan
ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)	Piutang Negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai perjanjian/peraturan/putusan pengadilan.
(2)	Terhadap piutang yang pengurusannya diserahkan oleh BUMN/BUMD yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah kredit/piutang dikategorikan macet/jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Terhadap piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Terhadap piutang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan
huruf c Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Panitia
Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan
Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara dalam hal:

kelengkapan
syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang,
sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara;
Penyerah
Piutang dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan
konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), tidak
memberikan tanggapan; atau
Penyerah Piutang bukan berasal dari Instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Ketentuan
huruf e Pasal 32 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan oleh Panitia
Cabang dalam hal:

terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena
Penanggung Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
piutang terkait dengan perkara pidana;
Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif;
terdapat
putusan Lembaga Peradilan dalam perkara perdata maupun tata usaha
negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan
pengurusan Piutang Negara; atau
dihapus.
Piutang Negara yang diserahkan, terjadi atau
disalurkan di eks-Provinsi Timor-Timur.

Ketentuan
ayat (4) Pasal 34 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)	Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan perkara yang terkait dengan penyalahgunaan penggunaan kredit atau menyangkut proses pemberian kredit.
(2)	Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena terkait dengan perkara pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan.
(3)	Piutang Negara yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan kembali kepada Panitia Cabang apabila: dalam putusan pidana tidak terdapat kerugian negara yang harus diganti; atau dalam putusan pidana Penanggung Hutang dibebaskan dari segala tuntutan.
(4)	Dihapus.

Ketentuan
ayat (2) Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

(1)	Objek Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dapat dicegah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

10.

Ketentuan
Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dalam
hal objek pencegahan mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang lebih
dari satu kasus Piutang Negara dan telah dicegah pada salah satu kasus,
tidak dilakukan pencegahan kembali untuk kasus yang lain sepanjang
jangka waktu pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan masih berlaku.

11.

Ketentuan
Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Dalam
hal jangka waktu pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan telah
berakhir, objek pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain.

12.

Ketentuan
ayat (3) Pasal 131 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

(1)

Pencabutan
Pencegahan terhadap objek Pencegahan dilakukan dalam hal:

Piutang Negara dinyatakan lunas;
Pengurusan Piutang Negara dinyatakan
selesai/dikembalikan; atau
objek Pencegahan meninggal dunia.

(2)

Pencegahan
berakhir demi hukum dalam hal:

jangka waktu Pencegahan berakhir dan tidak ada
perpanjangan; atau
terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan
Pencegahan.

(3)

Dihapus.

13.

Pasal
132A dihapus.

14.

Ketentuan
Pasal 135 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 135
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

(1)	Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
(2)	Keputusan mengenai perpanjangan Pencegahan ditetapkan sebelum jangka waktu Pencegahan berakhir.
(3)	Keputusan mengenai pemberian izin keluar wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu pencegahan dilakukan dengan menetapkan keputusan tentang perubahan keputusan Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan.

15.

Pasal
230 dihapus.

16.

Pasal
231 dihapus.

17.

Ketentuan
Pasal 253 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2)
dan ayat (3), sehingga Pasal 253 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 253

(1)

Dalam
hal terdapat kelebihan hasil lelang setelah diperhitungkan dengan
pelunasan hutang Penanggung Hutang, kelebihan hasil lelang diserahkan
kepada:

Penanggung Hutang;
Penjamin Hutang, dalam hal barang yang dilelang
adalah milik pihak ketiga;
ahli waris, dalam hal Penanggung Hutang
dan/atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia;
Balai
Harta Peninggalan, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang
telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
likuidator, dalam hal Penanggung Hutang adalah
badan hukum yang telah dibubarkan; atau
Pengadilan Niaga atau Kurator, dalam hal
Penanggung Hutang dinyatakan pailit.

(2)

Dalam
hal Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, dan ahli waris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak
bersedia menerima kelebihan hasil lelang, maka kelebihan hasil lelang
disetorkan ke Kas Negara.

(3)

Dalam
hal kelebihan hasil lelang telah disetor ke Kas Negara dan
Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, dan ahli waris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meminta hasil kelebihan
lelang dimaksud, Kantor Pelayanan menyerahkan kelebihan hasil lelang
setelah dilakukan restitusi dari Kas Negara.

18.

Ketentuan
ayat (1) Pasal 258 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat di
antara ayat (1) dan ayat (2), yakni ayat (1a) sehingga Pasal 258
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

(1)	Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat sebelum pengumuman Lelang.
(1a)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penjualan tanpa melalui lelang yang diajukan setelah pengumuman lelang dapat disetujui dalam hal nilai penjualan tanpa melalui lelang yang diajukan lebih tinggi dari nilai limit yang tertera pada pengumuman lelang.
(2)	Dalam hal Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan telah dilelang tetapi belum laku, permohonan Penjualan tanpa melalui lelang dapat diajukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

19.

Di
antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 263 disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (1a), sehingga Pasal 263 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

(1)	Sejak permohonan penjualan diterima Kantor Pelayanan sampai ditetapkannya Keputusan Panitia Cabang tentang Penjualan tanpa melalui lelang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.
(1a)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana lelang yang telah diumumkan atas barang jaminan yang dimohonkan untuk dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1a) tetap berlaku sampai dengan diterimanya hasil penjualan tanpa melalui lelang di rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan.
(2)	Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk dijual.

Ketentuan
Pasal 264 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga
Pasal 264 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

(1)	Pembayaran Penjualan tanpa melalui lelang dilakukan secara tunai paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan sejak mendapat persetujuan.
(2)	Dalam hal pembeli wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis.
(3)	Dalam hal pembeli tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan penjualan menjadi batal.
(4)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pembayaran atas penjualan tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1a) harus sudah efektif diterima di rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
(5)	Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak efektif diterima di rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan, persetujuan penjualan tanpa melalui lelang menjadi batal dan rencana lelang dilanjutkan.

21.

Di
antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 269 disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (1a), sehingga Pasal 269 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 269

(1)	Permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat sebelum pengumuman Lelang.
(1a)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Penebusan dengan nilai di bawah nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia yang diajukan setelah pengumuman lelang dapat disetujui dalam hal nilai Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia yang diajukan lebih tinggi dari nilai limit yang tertera pada pengumuman lelang.
(2)	Dalam hal Barang Jaminan telah dilelang tetapi belum laku, pengajuan permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia tetap dapat dilakukan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat sebelum pengumuman Lelang berikutnya.

22.

Di
antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 275 disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (1a), sehingga Pasal 275 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

(1)	Sejak permohonan Penebusan diterima Kantor Pelayanan sampai ditetapkannya Keputusan Panitia Cabang tentang Penebusan, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.
(1a)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana lelang yang telah diumumkan atas barang jaminan yang dimohonkan untuk ditebus dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1a) tetap berlaku sampai dengan diterimanya hasil Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia di rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan.
(2)	Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk ditebus.

23.

Ketentuan
Pasal 277 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga
Pasal 277 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

(1)	Dalam hal Penjamin Hutang wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis.
(2)	Dalam hal Penjamin Hutang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Penebusan menjadi batal.
(3)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembayaran atas Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1a) harus sudah efektif diterima di rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
(4)	Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak efektif diterima di rekening Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan, persetujuan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pembebanan Hak Tanggungan/Fidusia menjadi batal dan rencana lelang dilanjutkan.

24.

Ketentuan
Pasal 280A dihapus.

25.

Ketentuan Pasal 280B diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 280B

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih tidak didahului
dengan kegiatan pemeriksaan dalam hal:

sisa
hutang sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan dari laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas Kantor
Pelayanan diketahui bahwa:

1.	Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya; atau
2.	tidak diketahui tempat tinggalnya.

sisa
hutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah diperoleh:

surat
keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan:

a)	Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya; atau
b)	tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

laporan
hasil penelitian lapangan oleh petugas
Kantor Pelayanan terhadap kemampuan dan keberadaan Penanggung Hutang.

26.

Ketentuan Pasal
298 ayat (1) dihapus dan ketentuan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut.

Pasal 298

(1)	Dihapus.
(2)	Restrukturisasi hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 dilakukan oleh Penyerah Piutang berdasarkan pedoman restrukturisasi hutang yang diterbitkan oleh Penyerah Piutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA





ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 323

TAX REGULATIONS

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Contact Company

021 – 2940 2885

citaskonsultanglobal@gmail.com

Jl. Ciputat Raya No. 28 C Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Quick Link

Newsletter