Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-38/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   3262)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4999);
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
   Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008
   tentang Wajib
   Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari
   Pembeli atas Penjualan atas Barang yang Tergolong Sangat
   Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
   Keuangan
   Nomor 90/PMK.03/2015;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
   tentang
   Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan
   Pembayaran
   atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau
   Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali
   diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   107/PMK.010/2015;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
   tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009
TENTANG BENTUK
FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-38/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah
sebagai berikut:

1. Mengubah Petunjuk Pengisian Formulir Surat Setoran Pajak
   pada
   Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009
   tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
   menjadi sebagaimana
   ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang
   merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
   Direktur
   Jenderal ini.
2. Mengubah Jenis Setoran 403 pada Kode Akun Pajak 411122
   menjadi
   sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur
   Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
   dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
3. Menambahkan Jenis Setoran 404 pada Kode Akun Pajak 411122
   menjadi
   sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur
   Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
   dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Menambahkan Akun Pajak dan Jenis Setoran Pajak Bumi dan
   Bangunan
   sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur
   Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
   dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO