Menimbang :

1. bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian
   hukum dalam pemberian fasilitas di bidang fiskal guna mendukung
   peningkatan ekspor non migas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
   ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak dalam rangka penghitungan
   Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan
   Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003
   tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;

Mengingat :
  

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
   Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
   Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003
   Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003
TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA.
   

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003
tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 36/PMK.04/2005;
2. Nomor 111/PMK.010/2006,

diubah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.      
 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.     
      
     
PATRIALIS AKBAR