Menimbang :

1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba
   Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh
   Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2015;
2. bahwa dalam rangka mempersingkat waktu pengolahan Surat
   Pemberitahuan (SPT) dan meningkatkan akurasi data perekaman SPT;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
   tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2014
   tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan
   yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja
   Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data
   dan Dokumen Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
   Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
   Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012
   ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 172/PMK.01/2012
   ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014
   tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014
   tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
   Tahunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor PER-01/PJ/2015;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014
   tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan
   Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen
   Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, sebagaimana
   telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2015;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2014
   tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan
   yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja
   Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data
   dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ/2015;

 
Menetapkan :     

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-289/PJ/2014
TENTANG PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN
YANG DIOLAH DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA
DAN DOKUMEN PERPAJAKAN.
   
        
DIKTUM I :     

Mengubah Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2014
tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan
yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ/2015,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

DIKTUM II :     

Mengubah Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2014
tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan
yang Diolah Dalam Rangka Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ/2015,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

DIKTUM III :     

Mengubah Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2014
tentang Penetapan Kantor Pelayanan Pajak dan Jenis Surat Pemberitahuan
yang Diolah Dalam Rangka Uji Caba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-194/PJ/2015,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

DIKTUM IV :     

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
      
       

    
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2016
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI