Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
   dan fungsi Direktur Jenderal Pajak di bidang penyelesaian pembetulan,
   penyelesaian keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
   administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
   pajak yang tidak benar, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
   Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
   Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, permohonan
   pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang
   Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Penyelesaian banding dan
   gugatan, perlu mengatur kembali ketentuan yang terkait pelimpahan
   wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan
   Direktorat Jenderal Pajak;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf  a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
   tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat
   di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6
   Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor
   16
   Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 7
   Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor
   3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor
   36
   Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
   Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang
   Nomor 8
   Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
   dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 3264)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor
   42
   Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
   Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang
   Nomor 12
   Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor
   3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 12
   Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
   Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang
   Nomor 19
   Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 19
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
   Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang
   Nomor 21
   Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 20
   Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
   Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Undang-Undang
   Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4189)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   143.1/PMK.01/2009;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
   tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
   Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
    tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat
    di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali
    diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008; 

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT
DI LINGKUNGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

Mengubah Lampiran VII, Lampiran X, dan Lampiran XII Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
sebagai berikut :

1. mengubah nomor urut 3, nomor urut 5, nomor urut 6, nomor
   urut 7, nomor urut 22 dan nomor urut 26, menghapus nomor urut 4, serta
   menambah 1 (satu) nomor baru yaitu nomor urut 27 dalam Lampiran VII
   Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
   sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan
   Direktur Jenderal Pajak ini;
2. mengubah nomor urut 2 dan menambah 1 (satu) nomor baru
   yaitu nomor urut 3 dalam Lampiran X Keputusan Direktur Jenderal Pajak
   Nomor KEP-297/PJ/2002
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
   sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan
   Direktur Jenderal Pajak ini; dan
3. mengubah nomor urut 4, nomor urut 6, nomor urut 7, nomor
   urut 8, nomor urut 9, nomor urut 10, nomor urut 11, nomor urut 14 dan
   nomor urut 15, menghapus nomor urut 5, serta menambah 2 (dua) nomor
   baru yaitu nomor urut 16 dan nomor urut 17 dalam Lampiran XII Keputusan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
   Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
   sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan
   Direktur Jenderal Pajak ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911