Follow Us :

TAX REGULATIONS

Keputusan Dirjen Pajak
No. KEP - 183/PJ/2010

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 183/PJ/2010

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-297/PJ/2002
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
    dan fungsi Direktur Jenderal Pajak di bidang penyelesaian pembetulan,
    penyelesaian keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
    administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
    pajak yang tidak benar, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
    Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
    Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, permohonan
    pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang
    Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Penyelesaian banding dan
    gugatan, perlu mengatur kembali ketentuan yang terkait pelimpahan
    wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan
    Direktorat Jenderal Pajak;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
    huruf  a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
    Pajak tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Direktur Jenderal
    Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
    tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat
    di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang
    Nomor 6
    Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor
    16
    Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
    Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang
    Nomor 7
    Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor
    3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor
    36
    Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
    Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  3. Undang-Undang
    Nomor 8
    Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
    dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3264)
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor
    42
    Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
    Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  4. Undang-Undang
    Nomor 12
    Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor
    3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
    Nomor 12
    Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
    Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  5. Undang-Undang
    Nomor 19
    Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
    dengan Undang-Undang
    Nomor 19
    Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
    Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  6. Undang-Undang
    Nomor 21
    Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah
    diubah dengan Undang-Undang
    Nomor 20
    Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
    Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  7. Undang-Undang
    Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4189)
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008
    tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah
    beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
    143.1/PMK.01/2009;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009
    tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
    Pajak;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
    tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat
    di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali
    diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008; 
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT
DI LINGKUNGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

Pasal I

Mengubah Lampiran VII, Lampiran X, dan Lampiran XII Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
sebagai berikut :

  1. mengubah nomor urut 3, nomor urut 5, nomor urut 6, nomor
    urut 7, nomor urut 22 dan nomor urut 26, menghapus nomor urut 4, serta
    menambah 1 (satu) nomor baru yaitu nomor urut 27 dalam Lampiran VII
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
    Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
    sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan
    Direktur Jenderal Pajak ini;
  2. mengubah nomor urut 2 dan menambah 1 (satu) nomor baru
    yaitu nomor urut 3 dalam Lampiran X Keputusan Direktur Jenderal Pajak
    Nomor KEP-297/PJ/2002
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
    Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
    sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan
    Direktur Jenderal Pajak ini; dan
  3. mengubah nomor urut 4, nomor urut 6, nomor urut 7, nomor
    urut 8, nomor urut 9, nomor urut 10, nomor urut 11, nomor urut 14 dan
    nomor urut 15, menghapus nomor urut 5, serta menambah 2 (dua) nomor
    baru yaitu nomor urut 16 dan nomor urut 17 dalam Lampiran XII Keputusan
    Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
    Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008
    sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan
    Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

(1) Wewenang
untuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan, pengajuan
keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang
tidak benar yang jatuh temponya setelah tanggal 31 Mei 2010 dan belum
diterbitkan keputusannya oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan ketentuan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktorat
Jenderal Pajak ini.
(2) Surat
permohonan pembetulan, pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang sesuai Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini wewenang penerbitan keputusannya
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan sebelum Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini berlaku berkas permohonan telah dikirim ke Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Pajak, diteruskan ke Kantor Wilayah yang
berwenang untuk menyelesaikannya beserta berkas dan hasil seluruh
tahapan yang telah dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3) Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(4) Pada
saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, ketentuan
sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

error: Content is protected