Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea
   Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010,
   telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea
   masuk atas barang impor;
2. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak peningkatan harga
   pangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembebanan tarif bea masuk
   atas barang impor berupa produk pangan dan bahan pangan, bahan baku
   pakan ternak, dan pupuk tertentu;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12
   ayat (3) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
   diubah dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   110/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea
   Masuk Atas Barang Impor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
   Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea
   Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010;

Memperhatikan :
 

1. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 07/M-IND/1/2011 tanggal
   13 Januari 2011 perihal Usul Peninjauan Kembali Penetapan Tarif Bea
   Masuk Biji Gandum dan Bahan Baku Pakan Ternak;
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 47/M-DAG/SD/1/2011 tanggal
   14 Januari 2011 perihal Penyesuaian terhadap Tarif Bea Masuk atas Impor
   Beberapa Produk Pangan dan Bahan Pangan;
3. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 15/M-IND/1/2011 tanggal
   19 Januari 2011 perihal Usul Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Baku Pupuk;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006
TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010,
yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor produk pangan dan
bahan pangan, bahan baku pakan ternak, dan pupuk tertentu, sehingga
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

1. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam
   Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal
   Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 31
   Desember 2011.
2. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam
   Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal
   1 Januari 2012.
3. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada angka 1
   akan dievaluasi dua bulan sebelum jangka waktu berlakunya berakhir.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR