Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi
   serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan
   perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013
   tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian
   Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013;
2. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan
   pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang
   berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
   Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a terdapat perubahan jenis
   data dan informasi yang harus disampaikan dan penambahan instansi
   pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
   Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, penambahan
   instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian
   jenis data dan informasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri
   Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 16/PMK.03/2013
   tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian
   Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan
   Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan
   Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013
   tentang Rincian Jenis
   Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang
   Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 132/PMK.03/2013;

 
Menetapkan :
    
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013
TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN
INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN
DENGAN PERPAJAKAN.
 

Mengubah angka 10, 13, 17, 25, 26 dan 29 serta menambah 22 (dua puluh
dua) angka yaitu angka 40 sampai dengan angka 61 pada kolom 1 Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013
tentang Rincian Jenis
Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang
Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013,
sehingga angka 10, 13, 17, 25, 26 dan 29 serta angka 40 sampai dengan
angka 61 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
      
     
   
       
     
     
     
   
 
      
     
   
       
     
     
     
   
 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN