Menimbang :

1. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi
   pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya;
2. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi
   pembayaran pajak atas pengelolaan APBN, APBD, dan Dana Desa oleh
   Bendahara;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009
   tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
   Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
   Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014
   tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009
TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak diubah sebagai berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
PLT. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI