Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan,
   bentuk
   dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak
   telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   PER-27/PJ/2012
   tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi
   Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak
   sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal
   Pajak Nomor PER-19/PJ/2016;
2. bahwa dalam rangka penyesuaian penerbitan surat ketetapan
   pajak
   terhadap pelaksanaan Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 2016 tentang
   Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah
   Nomor 36 Tahun 2017 tentang
   Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta
   Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, perlu
   menyesuaikan format nota penghitungan dan surat ketetapan pajak terkait
   Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih
   yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
   Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   PER-27/PJ/2012
   tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi
   Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
   Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan
   Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang
   Pengenaan
   Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang
   Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 6120);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015
   tentang
   Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012
   Tentang Tata
   Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
   tentang
   Pelaksanaan Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
   sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   141/PMK.03/2016
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
   1438);

 
Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012
TENTANG BENTUK
DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA
BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.
       
     
       
   

Beberapa bagian lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-27/PJ/2012
tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi
Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak, diubah
sebagai berikut:

1. Mengubah beberapa bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak
   Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.77.),
   sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan
   Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur
   Jenderal ini.
2. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Nota
   Penghitungan
   Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, sehingga Petunjuk
   Pengisian Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan
   sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal
   ini.
3. Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak
   Kurang
   Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir
   F.4.1.23.), sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
   Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam
   Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Mengubah beberapa bagian formulir Lampiran Surat Ketetapan
   Pajak
   Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Kode Formulir
   F.4.1.23.), sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang
   Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum
   dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
5. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan
   Pajak
   Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan, sehingga
   Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
   Pemotongan dan Pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
   Peraturan Direktur Jenderal ini.
6. Mengubah beberapa bagian isi/format Nota Penghitungan Pajak
   Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.),
   sehingga format Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang
   Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur
   Jenderal ini.
7. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian formulir Nota
   Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi, sehingga
   Petunjuk Pengisian formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh)
   Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
   Direktur Jenderal ini.
8. Mengubah beberapa bagian formulir Surat Ketetapan Pajak
   Kurang
   Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir
   F.4.1.23.), sehingga formulir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
   Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam
   Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Mengubah beberapa bagian formulir Lampiran Surat Ketetapan
   Pajak
   Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir
   F.4.1.23.), sehingga formulir Lampiran Surat Ketetapan Pajak Kurang
   Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum
   dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.
10. Mengubah beberapa bagian Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan
    Pajak
    Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi, sehingga
    Petunjuk Pengisian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
    (PPh) Badan/Orang Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
    Peraturan Direktur Jenderal ini.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
       
     
     
     
       
     
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI