Menimbang  :
  

1. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas
   kepada
   masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan masyarakat
   berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan,
   Pemerintah telah memberikan kebijakan berupa bantuan fasilitas
   likuiditas pembiayaan perumahan;
2. bahwa dengan meningkatnya harga tanah dan bangunan,
   pemberian fasilitas
   perpajakan atas rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dengan dasar
   harga rumah menjadi tidak memadai lagi, sehingga perlu dilakukan
   penyesuaian batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang
   dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
   huruf a, dan
   huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
   Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007
   tentang
   Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,
   Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya,
   yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
   Nilai;

Mengingat :    

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
   Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
   dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
   Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang
   Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan
   Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4302);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003
   tentang Pelaksanaan
   Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan
   Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007
   tentang Batasan Rumah
   Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro,
   Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas
   Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   80/PMK.03/2008;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007
TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA,
RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
    

Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
36/PMK.03/2007
tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana,
Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta
Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2008,
dengan mengubah ayat (1) dan
menghapus ayat (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
    

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
    
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
      
     
   
       
     
     
      
     
   
       
     
     

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR