Menimbang  :

1. bahwa cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang
   dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang
   memiliki peran penting dan strategis dalam pembiayaan program dan
   kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan
   Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan
   berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
2. bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan
   parameter
   yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap
   memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan
   negara yang berpihak pada kemaslahatan dan kemanfaatan;
3. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor
   146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang
   Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017
   tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau perlu diubah dan disempurnakan
   dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil
   tembakau;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
   (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang
   Nomor 39 Tahun 2007 tentang
   Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu
   menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai
   Hasil Tembakau;

 
Mengingat :
    

1. Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan
   Undang-Undang
   Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
   Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
   Indonesia
   Tahun 1995 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang
   Tarif
   Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
   1485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1637);

Menetapkan :
    
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU.
     
 

  
Mengubah Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor
146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1485) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1637), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
 
    

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 
    
 
    

 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA