Menimbang :

1. bahwa penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha
   hulu minyak dan gas bumi merupakan pendapatan negara yang harus
   dikelola secara cermat, tepat, dan akurat melalui cara dan metode
   tertentu dalam bentuk akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari
   kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga pengelolaan
   penerimaan negara bukan pajak dapat dipertanggungjawabkan untuk
   pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional yang
   mensejahterakan rakyat;
2. bahwa untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan kemudahan
   dalam pelaksanaan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan
   usaha hulu minyak dan gas bumi, diperlukan petunjuk teknis akuntansi
   penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas
   bumi yang secara komprehensif mengatur hal teknis operasional yang
   diperlukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya; 
3. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
   Nomor 124/PMK.02/2016
   tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
   Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2017
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016
   tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
   Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi perlu diubah untuk disesuaikan
   dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di bidang akuntansi penerimaan
   negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016
   tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
   Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013
   tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita
   Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah
   diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang
   Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang
   Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara
   Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
   2054) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
   Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan
   Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2018 Nomor 1347);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016
   tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
   Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2016 Nomor 1176) sebagaimana telah diubah dengan
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2017
   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016
   tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
   Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
   Indonesia Tahun 2017 Nomor 1964);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.02/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016
tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1176) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016
tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1964) diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA