Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   110/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
   Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
   Keuangan
   Nomor 80/PMK.011/2011,
   telah ditetapkan sistem klasifikasi barang
   dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan industri
   perfilman
   di dalam negeri dan mempermudah pemungutan bea masuk, perlu
   dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan
   pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk film
   sinematografi tertentu;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a
   dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
   12
   ayat (3) Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
   17 Tahun 2006,
   perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan
   Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
   tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
   Pembebanan Tarif
   Bea Masuk Atas Barang Impor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
   Agreement
   Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
   Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang
   Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
   Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah
   diubah
   dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
   Republik
   Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
   tentang
   Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea
   Masuk
   Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011

Memperhatikan    :

Surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: HM.001/2/25/MKP/2011
tanggal 19 Mei 2011 perihal Penetapan Tarif Spesifik atas Importasi
Film;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006
TENTANG PENETAPAN SISTEM
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Mengubah sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas
barang impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011
yang tercantum
dalam Bagan I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, sehingga menjadi
sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang
impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana tercantum dalam
Bagan II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
    
ttd

PATRIALIS AKBAR