Menimbang :

1. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengenaan
   Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk
   menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif, perlu
   melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
   Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
   Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
   Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
   Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
   Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
   Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan
   Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
   Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4881);

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Ketentuan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10 dan Pasal 11
disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal
10C yang berbunyi sebagai berikut:

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008,
untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah
sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
   dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa
   konstruksi ditentukan sebagai berikut:

   1)	dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
   2)	dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
   sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditentukan sebagai berikut:

   1)

   dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin;

   2)

   dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

3. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
   sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) ditentukan sebagai berikut:

   1)

   dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin;

   2)

   dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1).

4. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong
   oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa
   yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan sebagai
   berikut:

   1)	4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
   2)	2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
   3)	4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008,
untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah
tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan
   ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan
   tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan
   berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
2. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan
   ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1
   Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan
   berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak
   Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
   Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
   Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008,
pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan
Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak
2008.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

1. UMUM

2. PASAL DEMI PASAL