Menimbang :

1. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
   Orang
   Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang mengajukan Permintaan Kembali
   Pajak Pertambahan Nilai perlu dilakukan penyempurnaan format Nota
   Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diatur
   dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010
   tentang Tata Cara
   Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
   Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri dengan
   menambahkan alamat surat elektronik;
2. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri
   Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011
   tentang Tata Cara Penghitungan dan
   Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, perlu dilakukan penyesuaian
   terhadap format dokumen berupa Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan
   Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
   Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sebagaimana diatur
   dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010
   tentang Tata Cara
   Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
   Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
   huruf
   a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
   Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010
   tentang
   Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak
   Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar
   Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
   Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
   49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
   telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
   16 Tahun
   2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
   Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang
   Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
   terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
   Pengelolaan
   dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
   Pengelolaan Uang
   Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
   Pedoman
   Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
   tentang Modul
   Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
   dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010
    tentang Tata Cara
    Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
    Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011
    tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
    Pajak;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN
PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI.

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.03/2010
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan
Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang
Paspor Luar Negeri sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh)
hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.   

PATRIALIS AKBAR